KETUA Komisi II DPRD Kota Mataram, Irawan Aprianto, ST., menyoroti minimnya upaya perbaikan Pasar Cakranegara yang dinilai belum mampu meningkatkan kualitas dan kenyamanan secara menyeluruh. Hal ini disampaikan menyusul berbagai kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Mataram, baik dari sisi anggaran maupun administrasi.
Menurut Irawan, Pemkot Mataram saat ini memiliki prioritas pembangunan yang berbeda, salah satunya adalah pembangunan kantor wali kota. Kondisi tersebut berdampak pada terbatasnya alokasi anggaran untuk sektor lain, termasuk revitalisasi pasar tradisional.
Ia menjelaskan, harapan utama pendanaan untuk pengembangan pasar sebenarnya berasal dari pemerintah pusat. Namun, upaya tersebut menghadapi sejumlah hambatan. Komisi II DPRD Kota Mataram bahkan telah melakukan langkah proaktif dengan mendatangi Kementerian Perdagangan pada tahun 2025 untuk mengklarifikasi sekaligus mengadvokasi proposal bantuan yang telah diajukan.
“Kami sudah datang langsung ke Kementerian Perdagangan dengan membawa proposal, didampingi Kepala Dinas Perdagangan, untuk memastikan status pengajuan tersebut,” ujar Irawan kepada Suara NTB belum lama ini.
Dari hasil pertemuan tersebut, pihak kementerian menyampaikan bahwa anggaran yang tersedia saat ini mengalami pengurangan signifikan. Hal ini disebabkan oleh perubahan prioritas pemerintah pusat yang lebih memfokuskan pada program-program seperti MBG dan Koperasi Merah Putih.
Akibatnya, sejumlah program di kementerian, termasuk yang berkaitan dengan revitalisasi pasar daerah, terpaksa mengalami penundaan.
Selain persoalan anggaran, terdapat pula kendala administratif yang menjadi catatan penting dari Kementerian Perdagangan. Salah satunya adalah belum rampungnya laporan penggunaan bantuan dana pusat sebelumnya oleh Pemerintah Kota Mataram, khususnya terkait perbaikan Pasar ACC.
Tidak hanya itu, kewajiban untuk melaporkan data lengkap seluruh pasar yang ada di Kota Mataram juga belum diselesaikan. Dua hal ini dinilai menjadi penghambat utama dalam proses pencairan atau persetujuan bantuan lanjutan dari pemerintah pusat.
“Kami sudah meminta Kepala Dinas Perdagangan untuk segera menyelesaikan seluruh laporan dan kewajiban tersebut, agar tidak menjadi ganjalan dalam pengajuan bantuan berikutnya,” tegas Irawan.
Politisi PKS ini menilai bahwa perbaikan yang saat ini dilakukan di Pasar Cakranegara masih sangat terbatas dan belum menyentuh kebutuhan mendasar para pedagang maupun pengunjung.
“Perbaikan yang ada sekarang masih sangat minim dan belum cukup untuk meningkatkan kualitas serta kenyamanan pasar secara keseluruhan,” ujarnya.
Komisi II DPRD Kota Mataram pun mendorong Pemkot Mataram agar lebih serius dalam menuntaskan persoalan administrasi serta mengupayakan sumber pendanaan alternatif, guna mempercepat revitalisasi pasar tradisional yang menjadi salah satu pusat ekonomi masyarakat. (fit)
