Mataram (Suara NTB) – Pemerintah Kota Mataram berencana menerapkan penggunaan sepeda sebagai alat transportasi operasional bagi aparatur sipil negara (ASN), khususnya pejabat Eselon II, III, dan IV. Kebijakan ini disiapkan sebagai langkah efisiensi anggaran sekaligus mencegah kemacetan.
Rencana tersebut muncul sebagai respons atas kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat yang berdampak pada pemangkasan belanja daerah hingga 50 persen pada APBD murni 2026. Salah satu pos yang terdampak adalah belanja bahan bakar minyak (BBM) untuk operasional kendaraan dinas. Selain itu, kebijakan ini juga berkaitan dengan rencana penerapan work from home (WFH) oleh pemerintah pusat, yang mendorong penyesuaian sistem kerja ASN di daerah.
Sekretaris Daerah Kota Mataram, H. Lalu Alwan Basri, mengatakan Wali Kota Mataram telah memberikan arahan agar pejabat struktural mulai beralih menggunakan sepeda, khususnya sepeda listrik, sebagai sarana transportasi ke kantor.
“Kalau sudah ada keputusan resmi dari pusat terkait WFH, Pak Wali sudah mengambil kebijakan bahwa pejabat Eselon II, III, dan IV akan bersepeda dari rumah ke kantor setiap hari,” ujarnya, Rabu (25/3/2026).
Ia menjelaskan, penggunaan sepeda listrik direncanakan berlaku secara umum tanpa batasan radius tertentu. Artinya, seluruh pejabat tetap didorong menggunakan sepeda meskipun jarak tempuh dari rumah ke kantor relatif jauh. Namun demikian, pemerintah daerah tetap akan melakukan kajian teknis, terutama bagi ASN yang berdomisili di luar wilayah Kota Mataram, seperti di Kecamatan Gunungsari, Lombok Barat.
Terkait pengadaan sepeda listrik, Alwan menegaskan bahwa penyediaannya dilakukan secara mandiri oleh masing-masing pejabat. Kebijakan ini difokuskan pada pejabat struktural sebagai upaya mengurangi penggunaan kendaraan dinas, sehingga biaya operasional, khususnya BBM dan perawatan kendaraan, dapat ditekan secara signifikan.
“Ini berlaku untuk pejabat struktural agar penggunaan kendaraan dinas bisa diminimalkan. Dengan begitu, pengeluaran untuk BBM bisa ditekan. Sementara untuk staf tetap menggunakan kendaraan pribadi,” katanya.
Ia menambahkan, pemerintah kota akan melakukan evaluasi berkala terhadap implementasi kebijakan ini, termasuk menghitung tingkat efisiensi anggaran yang dihasilkan. Perbandingan penggunaan BBM antara tahun 2025 dan 2026 akan menjadi indikator utama dalam menilai efektivitas kebijakan tersebut.
“Nanti akan kita hitung berapa efisiensi yang bisa dicapai setelah program ini berjalan. Dari situ kita bisa lihat dampaknya secara nyata,” tambahnya.
Selain aspek efisiensi, penggunaan sepeda listrik juga diharapkan memberikan dampak positif lainnya, seperti meningkatkan kesehatan dan kebugaran ASN, serta berkontribusi dalam mengurangi kemacetan dan polusi udara di Kota Mataram.
Menurut Alwan, kebijakan ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah kota dalam mendorong gaya hidup ramah lingkungan di kalangan aparatur. (pan)
