Praya (Suara NTB) – Kebijakan bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) yang direncanakan untuk mengantisipasi potensi terjadinya krisis energi dampak perang yang melibatkan Iran dengan Amerika dan Israel, sejauh ini belum diterapkan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Pemkab Loteng). Pemkab Loteng sampai saat ini masih menunggu petunjuk lebih lanjut dari pemerintah pusat terjadi kebijakan WFH tersebut.
Menurut Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Loteng Drs. H. Lalu Herdan, M.Si., yang dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (26/3), menegaskan pada prinsipnya Pemkab Loteng siap menerapkan kebijakan tersebut. “Tapi seperti apa teknisnya, kita masih menunggu petunjuk dari pemerintah pusat,” sebutnya.
Ia mengatakan, kebijakan WFH masih baru sebatas wacana. Kebijakan tersebut menjadi salah satu opsi dari pemerintah untuk bisa menekan konsumsi bahan bakar harian. Sehingga bisa menjaga stok BBM yang ada di tengah situasi perang Iran-Amerika dan Israel yang belum bisa diprediksi kapan akan berakhir. Kondisi itu bisa memicu terjadinya krisis energi dunia, tidak terkecuali di Indonesia.
Kalaupun kebijakan WFH diterapkan, kemungkinan tidak di semua aspek. Artinya, untuk layanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, ada kemungkinan tidak terkena kebijakan WFH. Hanya bidang-bidang pekerjaan yang masih bisa ditangani dari rumah.
“Tapi sekali kita masih menunggu petunjuk pusat seperti apa kebijakan WFH ini. Seperti apa pola dan bidang mana saja yang akan terkena kebijakan WFH,” imbuh mantan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Loteng ini.
Termasuk apakah kebijakan WFH tersebut juga akan menyasar lingkungan pendidikan. Tidak hanya dilingkungan pemerintahan saja. “Sebelum ada petunjuk jelas dari pemerintah pusat, aktivitas pemerintahaan di Loteng tetap normal berjalan seperti biasa,” tegas Herdan. (kir)
