Mataram (Suara NTB) – Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Mataram akan memperketat pengawasan terhadap aktivitas penggunaan gawai siswa di satuan pendidikan. Tujuannya, mencegah dampak negatif gawai termasuk media sosial di dalamnya.
Langkah ini Disdik ambil sebagai bentuk follow-up atas rencana penonaktifan akun medsos anak di bawah umur 16 tahun oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).
Selain itu, rencana pengetatan pengawasan terhadap penggunaan gawai di sekolah merupakan wujud komitmen Disdik dalam rangka mewujudkan pembelajaran yang efektif dan maksimal.
Kepala Disdik Kota Mataram, Yusuf, mengatakan, meski belum ada surat resmi dari pusat terkait aturan teknis kebijakan tersebut, pihaknya tetap akan memberlakukan pengawasan yang menyeluruh.
“Tetap kita melakukan pengawasan. Kan pengaruh teknologi ini sangat-sangat berbahaya bagi perkembangan peserta didik,” ujarnya, beberapa waktu lalu.
Pembatasan penggunaan gawai di satuan pendidikan di Mataram sebetulnya sudah lama diterapkan. Pada 2025, Wali Kota Mataram, Mohan Roliskana melalui Surat Edaran telah melarang siswa membawa HP ke sekolah.
Yusuf menegaskan, dengan adanya Surat Edaran tersebut pihaknya akan terus melakukan pemantauan di sekolah. “Tinggal kita melakukan monev (monitoring dan evaluasi) saja,” tuturnya.
Selain dinas, Yusuf menegaskan bahwa dalam Surat Edaran tersebut, sekolah juga memiliki peran pengawasan. Sehingga, ia mendorong seluruh satuan pendidikan untuk memastikan siswa tidak melanggar ketentuan yang ada.
“Makanya di dalam surat edaran itu sudah jelas peran sekolah seperti apa, peran guru apa, kemudian peran dinas di mana. Di sana dijelaskan di surat edaran Pak Wali Kota,” terang Yusuf.
Dalam SE tersebut, tertuang juga sanksi tegas terhadap siswa yang melanggar aturan. Di mana, siswa yang kedapatan membawa gawai, sanksinya berupa penyitaan dan akan dikembalikan seusai pulang sekolah. (sib)
