Mataram (Suara NTB) –Krisis air bersih yang terjadi di Gili Meno dan Gili Trawangan, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara (KLU) mendapat atensi khusus dari pemerintah pusat, khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Pemerintah menilai kebijakan penghentian sementara operasional dari perusahaan air minum yang menyuplai air bersih ke Gili Meno dan Gili Trawangan sudah tepat.Direktur Jenderal (Dirjen) Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut KKP Victor Gustaaf Manoppo, menegaskan, jika persoalan yang sekarang terjadi di Gili Trawangan berdasarkan kebijakan yang diterapkan KKP, yakni menjadikan ekologi sebagai panglima.
‘’Artinya dengan pertumbuhan masyarakat yang sedemikian banyak manusianya, otomatis kegiatan ekonomi akan datang. Saya sudah lihat tempatnya. Tempat yang di-police line sudah saya lihat dan dampak ke depannya. Termasuk tempat diving itu juga. Kalau bertitik tolak ke situ, bahwa ekologi sebagai panglima sudah betul. Kita hentikan sementara,’’ tegasnya saat dikonfirmasi di Hotel Lombok Astoria, Mataram, Rabu 26 Juni 2024.
Setelah ada penghentian sementara, tambahnya, dilakukan rehabilitasi kembali, dipastikan kembali izin yang didapatkan oleh perusahaan itu, apakah sudah sesuai persyaratan, lokasi dan sesuai koordinat yang dicantumkan pada persyaratan yang ditetapkan.‘’Kalau sudah betul, kita akan kembalikan. Jadi tanggapan saya, tetap kita akan kedepankan ekologi. Kenapa? Kalau ekologi itu rusak, orang akan tinggalkan Gili Trawangan itu. Orang nanti pernah dengar tentang Gili Trawangan dan orang tidak akan datang lagi, jika tidak jaga ekologi,’’ ujarnya menggambarkan.
Dalam hal ini, lanjutnya, KKP tidak akan menunda pengeluaran izin, jika semua persyaratan yang dibutuhkan oleh perusahaan penyedia air minum sudah lengkap dan tidak menimbulkan masalah di masa yang akan datang.Disinggung mengenai solusi jangka pendek terhadap permasalahan yang ada, seperti kemungkinan tidak ada lagi wisatawan yang berkunjung ke Gili Meno dan Trawangan, menurutnya harus dilihat apa yang menjadi kebutuhan sekarang ini. Jika sekarang ini, masyarakat di Gili Meno dan Gili Trawangan membutuhkan air bersih, maka pemerintah daerah harus segera mendistribusikan air bersih ke dua pulau ini.
Pihaknya tidak ingin permasalahan yang terjadi di Gili yakni masyarakat yang kekurangan air bersih diijadikan alat untuk menekan pemerintah. KKP, tegasnya tetap menjadikan ekologi sebagai panglima, karena harus memikirkan kelestarian alam dan lingkungan serta menjaga dari kerusakan.Hal senada disampaikan Asisten II (Perekonomian dan Pembangunan) Setda NTB Dr. H. Fathul Gani, M.Si. Menurutnya, Pemprov NTB memberikan atensi masalah yang ada di Gili Trawangan. ‘’Ini menjadi atensi yang luar biasa. Tapi Pak Dirjen menyampaikan bahwa beliau sangat men-support, tapi di sisi lain harus memperhatikan kelestarian. Tapi untuk saat ini, memang kita harus mengedepankan masyarakat bisa terlayani kebutuhan dasar, terutama air, listrik dan sebagainya,’’ terangnya.
Untuk itu, Rabu siang, dirinya langsung ke KLU dengan tujuan mengecek langsung kondisi lapangan dan berkoordinasi dengan Pemda KLU. Dalam hal ini, ujarnya, Pemprov NTB yakin Pemda KLU yang memiliki kewenangan akan mampu menyelesaikan persoalan di lapangan. Namun, pemerintah pusat, maupun pemerintah provinsi tetap akan memberikan dukungan kebijakan Pemerintah KLU asalkan sesuai dengan regulasi yang berlaku, terutama berkaitan masalah air bersih.
‘’Ke depan sebaiknya pengelolaan air itu sebaiknya oleh pemerintah lokal melalui perusahaan yang dimiliki, sehingga regulasi bisa berjalan dengan baik. Ketika seperti ini, permasalahan yang ada cepat diselesaikan. Meski demikian, pemerintah tidak akan menutup kerja sama dengan pihak ketiga, mari kita memulai kerja sama dengan baik untuk keberlangsungan masyarakat,’’ tambahnya.
Begitu juga harapan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, Muslim, S.T., M.Si agar proses perizinan dua perusahaan yang sebelumnya menyediakan air bersih di Kawasan Gili Trawangan dan Gili Meno untuk dipertimbangkan kembali, karena menyangkut hajat hidup orang banyak.Meski demikian, ujarnya, perusahaan diharapkan memperhatikan koordinat untuk memasang pipa bawah laut, sehingga tidak mengganggu ekosistem yang ada seperti yang terjadi sekarang ini. Hal ini penting dilakukan agar masalah ekosistem atau ekologi di kawasan Gili Trawangan, Meno dan Air tidak rusak. (ham)
