Mataram (Suara NTB) – Penutupan 350 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di NTB dapat menghemat anggaran negara hingga lebih dari Rp2,1 miliar per hari. Hal ini karena negara tidak perlu membayar insentif senilai Rp6 juta kepada setiap SPPG. Insentif senilai tersebut berlaku mulai tahun ini selama dua tahun berdasarkan keputusan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) No.401.1 Tahun 2025.
Kepala Regional BGN NTB, Eko Prasetyo pun membenarkan setiap SPPG tidak menerima insentif apapun selaku mitra pemerintah. Termasuk juga upah kepada relawan MBG tidak dicairkan selama periode penutupan.
“Intinya insentif kan 6 juta, tinggal dikalikan aja. 6 juta kali per SPPG. Kan ini insentif kan, ngomongnya insentif kan, insentif mitra,” ujarnya, belum lama ini.
Per harinya, para relawan MBG mendapatkan upah sebesar Rp100-200 ribu. Dengan nominal tersebut, penghematan negara akibat penutupan bisa mencapai lebih dari Rp2,1 miliar.
Saat ini, sebanyak 350 SPPG di NTB ditutup sementara oleh BGN). Akibatnya, sebanyak ratusan ribu penerima manfaat tidak bisa mendapatkan Makan Bergizi Gratis (MBG) sampai dengan dapur MBG itu dibuka kembali.
Dari jumlah itu, 302 SPPG ditutup karena tidak memenuhi Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) dan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL). Sementara 48 SPPG lainnya ditutup akibat temuan kejadian menonjol seperti keracunan.
Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) MBG NTB, Dr. H. Fathul Gani, MSi., mengatakan 302 SPPG yang ditutup tersebut merupakan dapur yang tidak memenuhi persyaratan dasar tersebut. “Kalau SLHS itu kan memang ada tahapan-tahapan yang harus dipenuhi. Kalau memang sudah sesuai standar, maka wajib hukumnya Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota mempercepat prosesnya,” ujarnya.
Dari 302 SPPG tersebut, 225 dapur belum menerapkan IPAL, 36 SPPG belum memiliki SLHS, Dan
39 lainnya belum berstandar IPAR dan memiliki SLHS. Selain itu, ditemukan juga adanya dapur yang telah memiliki SLHS, namun telah menginput sertifikat tersebut, sehingga SPPG tersebut masih zona merah dalam data BGN. “Sehingga instruksi kita ke organ BGN di daerah untuk mempercepat penginputan itu,” lanjut Asisten I Setda NTB ini.
Saat ini, terdapat sekitar 736 SPPG di NTB. Dari jumlah itu, 633 dapur sudah beroperasional. Sekarang, setengahnya atau sekitar 350 dapur ditutup. Adapun dengan penutupan ini, Asisten I Setda NTB itu menekankan pentingnya peran aktif Satuan Tugas (Satgas) daerah, koordinator wilayah (korwil) hingga tingkat kecamatan dalam melakukan pengawasan, pembinaan, dan sosialisasi kepada pengelola SPPG. (era)
