Mataram (Suara NTB) – Balai Latihan Kerja (BLK) Skill Center Provinsi NTB menyiapkan kuota pelatihan upskilling bagi 400 lulusan SMK pada tahun 2026. Program ini ditujukan untuk meningkatkan kompetensi teknis sekaligus memperkuat kesiapan lulusan memasuki dunia kerja.
Kepala BLK Skill Center NTB, Syarif Hidayatullah, mengatakan pelatihan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menjawab tantangan ketenagakerjaan, khususnya bagi lulusan pendidikan vokasi.
“Program ini difokuskan untuk meningkatkan keterampilan lulusan SMK agar lebih siap kerja dan sesuai kebutuhan industri,” ujarnya, Kamis, 9 April 2026.
Pelatihan upskilling dijadwalkan berlangsung mulai 13 April hingga 17 Juli 2026, dengan total 25 paket pelatihan yang terbagi dalam lima konsentrasi keahlian. Kelima bidang tersebut meliputi pengelasan, pelayanan pelanggan, operator administrasi komputer, peracikan minuman kopi, serta pelayanan makanan dan minuman.
Dari total kuota 400 peserta, masing-masing paket pelatihan diikuti oleh 16 orang. Setiap peserta akan mengikuti pelatihan intensif selama delapan hari, dilanjutkan dengan uji kompetensi selama dua hari oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP).
Syarif menjelaskan, pelatihan ini tidak hanya berorientasi pada peningkatan keterampilan teknis, tetapi juga memberikan sertifikasi kompetensi sebagai bekal penting bagi lulusan SMK dalam bersaing di pasar kerja.
“Di akhir pelatihan, peserta akan mendapatkan sertifikat kompetensi. Ini menjadi nilai tambah bagi mereka saat masuk dunia kerja maupun berwirausaha,” jelasnya.
Seluruh biaya pelatihan ditanggung oleh Pemerintah Provinsi NTB melalui APBD 2026. Namun, peserta tetap menanggung biaya transportasi dan akomodasi selama mengikuti pelatihan, khususnya bagi yang berasal dari luar Kota Mataram.
Proses rekrutmen peserta dilakukan oleh masing-masing sekolah asal dengan mengacu pada ketentuan dan petunjuk teknis dari BLK. Seleksi meliputi tahap administrasi, tes tertulis, dan wawancara untuk memastikan kesiapan dan kesesuaian kompetensi peserta dengan program pelatihan yang dipilih.
Secara nasional, program upskilling seperti ini sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat dalam memperkuat link and match antara pendidikan vokasi dan kebutuhan industri. Kementerian Ketenagakerjaan maupun Kementerian Pendidikan terus mendorong pelatihan berbasis kompetensi sebagai solusi untuk menekan angka pengangguran terbuka, terutama dari lulusan SMK yang selama ini masih cukup tinggi.
Pemerintah juga menargetkan peningkatan produktivitas tenaga kerja melalui penguatan balai latihan kerja di berbagai daerah, termasuk di NTB yang dinilai memiliki potensi besar di sektor pariwisata, jasa, dan industri kreatif.
Dengan adanya program ini, BLK NTB berharap lulusan SMK tidak hanya menjadi pencari kerja, tetapi juga mampu menciptakan lapangan pekerjaan baru melalui keterampilan yang dimiliki.
“Harapannya, lulusan SMK di NTB bisa lebih kompetitif, tidak hanya di tingkat lokal tetapi juga nasional bahkan internasional,” demikian Syarif. (bul)
