SEKRETARIS Komisi I DPRD Kota Mataram, Hj. Baiq Zuhar Parhi, SH., MH., menilai kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diterapkan pemerintah pusat merupakan langkah positif dalam meningkatkan efisiensi anggaran, khususnya dalam penggunaan bahan bakar minyak (BBM) dan operasional perkantoran.
Menurutnya, kebijakan tersebut harus diimplementasikan oleh seluruh kepala daerah di berbagai tingkatan, mulai dari provinsi hingga kabupaten/kota, sebagai bagian dari upaya penghematan yang terintegrasi.
“Ini kan kebijakan pusat yang harus diimplementasikan oleh kepala daerah semua tingkatan, baik provinsi, kabupaten, maupun kota. Tujuannya untuk efisiensi, terutama BBM bagi para pejabat yang menggunakan kendaraan dinas dan operasional,” ujarnya kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Jumat (10/4).
Ia menambahkan, selain penghematan BBM, penerapan WFH juga berpotensi menekan biaya operasional kantor, seperti listrik dan air, karena aktivitas perkantoran berkurang.
“Dengan kantor ditutup, maka penggunaan listrik dan air bisa lebih hemat. Ini salah satu kebijakan yang bagus karena bisa menghemat dari berbagai aspek,” katanya.
Ia menilai, potensi penyalahgunaan cukup besar jika tidak disertai pengawasan yang ketat, terutama terkait penggunaan kendaraan dinas.
“Jangan sampai ASN menganggap WFH di hari Jumat itu sebagai long weekend. Kalau sudah dianggap begitu, biasanya tidak ada yang tinggal di rumah, justru pergi berlibur atau jalan-jalan bersama keluarga,” ungkap politisi PKS ini.
Parhi menyoroti kemungkinan kendaraan dinas digunakan untuk kepentingan pribadi saat WFH, meskipun biaya bahan bakar ditanggung sendiri oleh pengguna.
“Kadang ada anggapan, karena bensin dibeli sendiri, kendaraan dinas bisa dipakai. Padahal, jika terjadi kerusakan, biaya pemeliharaan tetap menjadi tanggung jawab kantor,” tegasnya.
Untuk itu, anggota dewan dari Dapil Mataram ini mendorong adanya mekanisme pengawasan yang lebih tegas, salah satunya dengan mewajibkan kendaraan dinas diparkir di kantor saat hari WFH.
“Kalau hari WFH, sebaiknya kendaraan dinas dipulangkan ke kantor dan diparkir di sana. Ini untuk menghindari penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab,” jelasnya.
Parhi menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan WFH sangat bergantung pada kedisiplinan ASN serta sistem pengawasan yang diterapkan oleh masing-masing instansi.
“Intinya kebijakan ini bagus, tapi jangan sampai disalahgunakan. Pengawasan harus benar-benar dilakukan agar tujuan efisiensi bisa tercapai,” pungkasnya. (fit)
