Mataram (Suara NTB) – Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi NTB memperkuat koordinasi pengawasan distribusi LPG subsidi 3 kilogram guna mengantisipasi potensi peralihan pengguna LPG non subsidi ke tabung melon setelah kenaikan harga elpiji nonsubsidi.
Kepala Dinas ESDM NTB, Samsudin di ruang kerjanya, Selasa, 21 April 2026 mengatakan, pengawasan dilakukan bersama Pertamina, Hiswana Migas, serta pihak terkait lainnya agar kuota elpiji subsidi tetap tepat sasaran bagi masyarakat miskin dan pelaku usaha mikro.
“Kalau soal pengawasan, kami bekerja sama dengan teman-teman Pertamina dan Hiswana Migas. Semua kami lakukan bersama-sama melalui koordinasi intensif,” ujarnya.
Menurutnya, pemerintah daerah terus memantau kondisi lapangan, termasuk menindaklanjuti informasi dari media maupun masyarakat terkait dugaan gangguan distribusi atau kelangkaan.
“Kalau ada informasi dari teman-teman media atau masyarakat, kami langsung cek dan berkoordinasi. Kalau perlu turun langsung ke lapangan,” katanya.
Samsudin menegaskan LPG subsidi merupakan hak kelompok masyarakat tertentu, sehingga penggunaannya harus diawasi agar tidak diserap kalangan mampu.
Ia mengakui pengawasan tidak mudah dilakukan karena kondisi sosial ekonomi masyarakat cukup beragam. Menurutnya, kebijakan harus tetap dijalankan secara proporsional dan berkeadilan.
“Keadilan itu tidak harus sama rata, tetapi proporsional. Karena itu kita harus melihat kondisi riil di masyarakat,” jelasnya.
Meski demikian, ia tetap mendorong masyarakat mampu, termasuk aparatur sipil negara (ASN), agar menggunakan elpiji non subsidi sesuai kemampuan masing-masing.
“Semua pihak kami harapkan memanfaatkan elpiji non subsidi jika memang mampu,” tegasnya.
Selain potensi migrasi pengguna, Dinas ESDM juga mewaspadai penyalahgunaan elpiji subsidi untuk kepentingan bisnis ilegal, seperti pengoplosan maupun distribusi tidak sesuai aturan.
Samsudin menilai kelangkaan elpiji subsidi tidak selalu disebabkan oleh meningkatnya konsumsi rumah tangga, tetapi juga bisa dipicu oknum tertentu yang menyalahgunakan distribusi.
“Jangan-jangan kelangkaan itu bukan karena pengguna biasa, tetapi ada oknum yang memakai untuk oplosan atau kepentingan bisnis lain. Itu juga yang harus diawasi,” ujarnya.
Jika ditemukan dugaan pelanggaran hukum, pihaknya akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum (APH).
“Kalau ada penyimpangan, kami sampaikan ke APH. Untuk penindakan, tentu menjadi kewenangan aparat,” katanya.
Terkait kekhawatiran terjadinya eksodus besar-besaran pengguna elpiji non-subsidi ke elpiji subsidi, Samsudin menyebut hingga saat ini belum terlihat tren signifikan di NTB.
“Kalau pergeseran pengguna secara besar-besaran, saya lihat belum. Tetapi tentu tetap menjadi perhatian kami,” ujarnya.
Meski begitu, ia mengakui kemungkinan perpindahan pengguna tetap ada, terutama dari kalangan masyarakat yang mencoba menyesuaikan pengeluaran rumah tangga.
“Pasti ada sebagian yang beralih, tetapi kemungkinan jumlahnya tidak signifikan,” tambahnya.
Dinas ESDM NTB juga memastikan stok elpiji subsidi di NTB sejauh ini masih dalam kondisi aman. Pemerintah daerah bersama Pertamina terus melakukan manajemen distribusi agar penyaluran tidak melebihi kapasitas dan mampu menjawab lonjakan permintaan musiman.
“Alhamdulillah, sejauh ini stok masih terjaga dengan baik. Kalau ada peningkatan kebutuhan signifikan seperti hari raya atau libur panjang, biasanya dilakukan penyesuaian,” jelas Samsudin. (bul)
