Giri Menang (Suara NTB) – DPRD Lombok Barat (Lobar) kembali bersuara terkait nasib Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang terdampak kebijakan 30 persen belanja pegawai tahun 2027. Kalangan dewan mendesak Pemkab untuk menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai solusi menyelamatkan PPPK ini. Kalaupun dibutuhkan efisiensi anggaran di Pemkab, maka kalangan wakil rakyat tersebut siap memulainya dari lembaga DPRD.
Ketua DPRD Lobar, Lalu Ivan Indaryadi, secara tegas meminta Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mengambil langkah konkret guna menyelamatkan nasib para tenaga honorer yang telah diangkat tersebut. Pernyataan ini muncul sebagai respons atas dinamika pembahasan anggaran yang menempatkan pembiayaan PPPK sebagai beban berat bagi postur APBD daerah.
Politisi Golkar itu menekankan bahwa mempertahankan formasi PPPK adalah harga mati yang harus diperjuangkan oleh eksekutif melalui kreativitas peningkatan pendapatan, bukan dengan memangkas jumlah personel. Dalam keterangannya, Lalu Ivan Indaryadi mengungkapkan bahwa harapan besar tertumpu pada kemampuan Pemkab Lobar untuk memaksimalkan PAD.
Menurutnya, penguatan fiskal daerah melalui PAD merupakan jalan keluar yang paling logis agar ketergantungan terhadap dana pusat tidak mengorbankan nasib pegawai. “Harapan kami ya, kami sangat menginginkan untuk dipertahankan PPPK ini. Harapan kami bisa untuk dipertahankan,” ujar Ketua Golkar Lobar ini.
Ia menyadari bahwa mencapai target PAD hingga 100 persen memang bukan perkara mudah, terutama melihat kondisi ekonomi yang masih fluktuatif. Namun, hal tersebut dianggap sebagai keharusan di tengah situasi keuangan yang ia sebut masih cukup kompleks. Ia menambahkan bahwa jika melihat kondisi saat ini, memang target tersebut terasa berat.
“Kalau kita mengoptimalkan PAD ini dengan sikon (situasi dan kondisi) mungkin di semua daerah untuk mencapai 100 persen itu mungkin agak berat. Tapi saya yakin mudah-mudahan tercapai 100 persen,” lanjutnya optimis.
Persoalan ini dinilai Lalu Ivan bukan sekadar masalah angka di atas kertas, melainkan sebuah ujian kepemimpinan bagi kepala daerah. Bupati diharapkan mampu melahirkan terobosan yang bijak tanpa harus merugikan ribuan keluarga yang menggantungkan hidupnya pada status PPPK.
“Di sinilah tempat letak diujinya sebuah kepemimpinan Pak Bupati kita pada saat ini untuk melakukan sebuah kebijakan yang sangat-sangat betul supaya para PPPK ini tidak sampai dirumahkan,” tegasnya.
Baginya, sinergi antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci utama agar seluruh pihak bisa menemukan titik temu yang menguntungkan bagi stabilitas daerah. Selain itu, ia juga mengungkapkan bahwa pihaknya sudah memberikan peringatan dini terkait kondisi keuangan daerah.
“Kami sebenarnya sudah mewanti-wanti sejak awal belanja pegawai. Kami minta Pemda antisipasi kemungkinan terburuk demi mengamankan nasib PPPK ini,” tegas Lalu Ivan.
Sebagai bukti keseriusan dalam mengawal isu ini, Lalu Ivan menyatakan bahwa lembaga DPRD Kabupaten Lombok Barat siap pasang badan. Jika efisiensi anggaran menjadi syarat mutlak untuk menyeimbangkan neraca keuangan demi mempertahankan PPPK, maka pihaknya bersedia memulainya dari internal dewan.
Hal ini menunjukkan komitmen kuat legislatif bahwa beban anggaran tidak boleh hanya ditanggung oleh para pegawai di level bawah. “Kalau memang dibutuhkan untuk melakukan efisiensi, kami di lembaga DPRD ini siap akan melakukan sebuah efisiensi untuk mem-backup para PPPK ini,” kata Lalu Ivan menutup keterangannya.
Langkah efisiensi ini diharapkan dapat memberikan ruang fiskal yang lebih lega bagi pemerintah daerah. Dengan dukungan penuh dari legislatif, kini bola panas berada di tangan Pemda Lobar untuk membuktikan bahwa perlindungan terhadap tenaga kerja tetap menjadi prioritas dalam rencana pembangunan daerah ke depan. Fokus utama kini tertuju pada sejauh mana efektivitas skema penguatan PAD yang akan dijalankan oleh instansi terkait dalam waktu dekat. (her)
