BADAN Gizi Nasional (BGN) telah membuka kembali operasional 234 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di NTB. Pencabutan suspend karena ratusan SPPG telah memenuhi standar persyaratan pengelolaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) dan memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Namun, masih ada sekitar 149 dapur MBG yang ditutup. Dari total tersebut, 126 di antaranya belum memenuhi standar IPAL dan SLHS, sisanya karena terjadi kejadian menonjol seperti keracunan dan sebagainya.
Demikian disampaikan Kepala Regional BGN NTB, Eko Prasetyo di Kantor Gubernur NTB, Kamis, 23 April 2026.
Dia mengatakan, penutupan ratusan SPPG itu sampai dengan batas waktu yang tidak ditentukan. Namun, diharapkan SPPG bisa segera berbenah agar bisa segera beroperasi.
“Selama dia sesegera mungkin melakukan perbaikan, kita cabut segera. Tapi kalau lama ya itu yang kita harus dorong,” katanya
Penghentian operasional dapur MBG berdampak pada kurangnya sasaran program tersebut. Dengan penutupan sekitar 149 SPPG, sekitar 200 ribu penerima manfaat terdampak tidak bisa menerima MBG hingga dengan dapur tersebut dibuka kembali.
Saat ini, sudah ada 781 SPPG yang aktif beroperasi, jumlah itu dinilai mampu mendistribusikan makanan kepada 1,8 juta penerima manfaat di NTB. Untuk wilayah terpencil, jumlah SPPG saat ini diperkirakan telah mencapai lebih dari 100 unit. SPPG di daerah 3T umumnya melayani kurang dari 1.000 penerima manfaat, bahkan ada yang hanya 200 hingga 300 orang.
Dalam aspek kualitas layanan, sekolah diperbolehkan memberikan masukan terkait menu makanan kepada SPPG. BGN juga membuka ruang inovasi dalam penyajian makanan, seperti sistem prasmanan, selama tetap memenuhi standar Angka Kecukupan Gizi (AKG). Setiap porsi makanan dihitung secara rinci sesuai kebutuhan gizi masing-masing kelompok usia, sehingga program ini tidak hanya bertujuan mengenyangkan, tetapi juga menyehatkan.
Selain itu, siswa yang memilih tidak menerima MBG diperbolehkan menyampaikan keputusan tersebut kepada pihak sekolah atau SPPG. Hal ini dilakukan untuk mencegah pemborosan makanan akibat produksi yang tidak terserap.
Masalah food waste atau limbah makanan juga menjadi perhatian serius. BGN telah berkoordinasi dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan untuk mendorong Gerakan Selamatkan Pangan sebagai langkah mengurangi pemborosan. Evaluasi terhadap distribusi, variasi menu, serta komunikasi antara sekolah dan SPPG juga terus diperkuat.
Ke depan, BGN mendorong setiap SPPG memiliki tenaga koki bersertifikat dan pengawas gizi profesional. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas rasa, tampilan, serta kandungan gizi makanan, sehingga program MBG semakin optimal dan diminati oleh para penerima manfaat.
“Jadi di dalam Juknis kita itu wajib memiliki chef bersertifikat. Kan penerima manfaatnya 3000 orang. Kalau bisa dorong semua lah (semua SPPG, red) biar ada jaminan untuk menu MBG itu lebih menarik,” pungkasnya. (era)
