Mataram (Suara NTB) – Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kota Mataram mengungkapkan pengadaan stok Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) daerah tahun 2026 hanya sebanyak 3 ton dengan anggaran sekitar Rp20 juta. Jumlah ini menurun signifikan dibandingkan tahun 2025 yang mencapai 20 ton, seiring kebijakan efisiensi anggaran.
Kepala DKP Kota Mataram, Sudirman, mengatakan stok beras CPP tahun 2025 telah habis disalurkan untuk penanganan bencana, seperti korban abrasi di Ampenan dan korban banjir di sejumlah wilayah.
“Stok tahun 2025 sudah habis disalurkan setelah mendapat persetujuan Dewan Pangan, dalam hal ini Wali Kota, untuk penanganan bencana,” ujarnya, Selasa (28/4/2026).
Ia menjelaskan, seluruh cadangan sebanyak 20 ton tersebut telah tersalurkan, sehingga pada 2026 pihaknya kembali mengusulkan pengadaan CPP. Namun, karena keterbatasan anggaran, jumlah yang diajukan hanya 3 ton, yang diperkirakan mampu menjangkau sekitar 300 kepala keluarga (KK).
Meski jumlahnya jauh lebih kecil, Sudirman memastikan program-program utama di sektor ketahanan pangan tetap berjalan dengan penyesuaian porsi. Jika dalam pelaksanaannya terjadi kekurangan stok yang bersifat mendesak, DKP berencana mengajukan tambahan melalui Anggaran Biaya Tambahan (ABT).
“Kondisi sekarang kita melakukan efisiensi. Anggaran yang tersedia hanya memungkinkan pengadaan sebesar itu. Tahun lalu anggaran kita cukup besar hingga bisa menyediakan 20 ton,” jelasnya.
Untuk pengadaan CPP tahun 2026, DKP menargetkan pelaksanaannya pada triwulan kedua, yakni sekitar Mei hingga Juli. Dalam proses penyaluran, DKP menerapkan mekanisme administrasi yang ketat agar bantuan tepat sasaran.
Selain itu, DKP juga terus berkoordinasi dengan Bulog guna memastikan ketersediaan cadangan pangan darurat, khususnya jika terjadi bencana sebelum pengadaan dilakukan.
Setiap usulan bantuan akan melalui proses verifikasi berjenjang, mulai dari tingkat lingkungan, kelurahan, hingga kecamatan, sebelum diputuskan oleh Ketua Dewan Pangan, yakni Wali Kota Mataram.
Sudirman menambahkan, pemetaan wilayah rawan pangan menjadi salah satu fokus utama untuk memastikan distribusi bantuan tepat sasaran. Salah satu indikator yang diperhatikan adalah aksesibilitas masyarakat terhadap pasar, seperti di wilayah Rembiga bagian utara yang relatif jauh dari pusat distribusi pangan.
“Intinya, ketahanan pangan itu bagaimana masyarakat memiliki akses untuk mendapatkan bahan pangan yang berkualitas, terjangkau, dan aman dikonsumsi,” pungkasnya. (pan)
