Oleh: @AARahman
Penulis adalah pendidik di Universitas Mataram. Tulisan ini terinspirasi dari studi Lant Pritchett (2013), serta pidato Mendiktisaintek dan Mendikdasmen 2 Mei 2026.
Pendahuluan: Angka yang Tak Bisa Diabaikan
Setiap tanggal 2 Mei, kita memperingati Hari Pendidikan Nasional. Namun di tahun 2026 ini, peringatan tersebut terasa lebih istimewa sekaligus kritis. Istimewa karena untuk pertama kalinya pidato pendidikan disampaikan secara terpisah namun terpadu oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Prof. Brian Yuliarto serta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Prof. Abdul Mu’ti. Kritis karena di tengah semangat perayaan itu, kita masih dihadapkan pada sebuah fakta menyedihkan: pendidikan Indonesia tertinggal 128 tahun.
Angka tersebut bukanlah hiperbola aktivis, melainkan hasil studi Lant Pritchett, profesor ekonomi pembangunan dari Harvard University. Pritchett menemukan bahwa dengan laju perbaikan kualitas literasi saat ini, seorang siswa di Jakarta membutuhkan waktu lebih dari satu abad untuk dapat menyamai rata-rata skor negara maju anggota OECD. Fenomena yang ia sebut schooling is not learning—anak pergi ke sekolah namun tidak benar-benar belajar—masih menjadi momok hingga hari ini.
Lalu, apakah pidato dua menteri pada 2 Mei 2026 telah menjawab persoalan struktural tersebut? Mari kita bedah dengan jujur.
Kesenjangan antara Akses dan Kualitas
Studi Pritchett (2013) yang banyak dikutip sejak 2016 di Indonesia menunjukkan bahwa peningkatan angka partisipasi sekolah tidak otomatis diikuti oleh peningkatan kompetensi kognitif. Data PISA (Program for International Student Assessment) bertahun-tahun menempatkan Indonesia di 10 besar terbawah dari 70-80 negara peserta. Skor literasi membaca dan numerasi kita stagnan, bahkan cenderung statis, sementara negara lain melesat.
Akar masalahnya, menurut Pritchett, adalah sistem yang terlalu administratif: guru dan sekolah lebih sibuk menuntaskan silabus daripada memastikan pemahaman murid. Kurikulum berganti-ganti namun tidak pernah sungguh-sungguh membangun nalar kritis. Kualitas guru timpang, dan insentif sistem tidak berpihak pada hasil belajar, melainkan pada kelulusan administrasi.
Di sinilah letak ironi: kita merayakan akses yang hampir universal, namun di dalam kelas, pembelajaran yang sesungguhnya tidak terjadi.
Pidato Mendiktisaintek: Hilirisasi tanpa Fondasi?
Prof. Brian Yuliarto dalam pidatonya menekankan empat hal besar: hilirisasi riset, kebijakan Diktisaintek yang berdampak, talenta digital dan AI, serta akses berkeadilan. Fokusnya adalah transformasi kampus menuju kemandirian bangsa.
Semua itu penting. Bahkan sangat penting. Indonesia butuh riset yang tidak hanya berdebu di perpustakaan. Butuh inovasi yang masuk ke industri. Butuh lulusan yang menguasai kecerdasan buatan.
Namun pertanyaan filosofisnya: dari mana kita akan mendapatkan talenta digital dan peneliti handal, jika anak-anak sejak SD tidak pernah diajarkan membaca secara kritis dan bernalar secara logis?
Studi Pritchett mengingatkan bahwa ketertinggalan 128 tahun dihitung dari kualitas literasi dasar, bukan dari jumlah paten atau startup. Jika pendidikan tinggi terus bergegas ke hilirisasi, sementara sekolah dasar melulu menghasilkan lulusan yang hanya bisa menghafal tetapi tidak paham, maka kampus hanya akan menghadapi mahasiswa yang sudah “cacat nalar” sejak awal.
Pidato Mendikdasmen: Deep Learning sebagai Jawaban Awal
Di sisi lain, Prof. Abdul Mu’ti justru menyentuh akar persoalan Pritchett. Pidatonya di tingkat sekolah mengusung konsep deep learning—pembelajaran mendalam yang mengutamakan pemahaman makna, bukan sekadar hafalan. Ia juga menyoroti kesejahteraan guru, penguatan karakter, serta revitalisasi sarana prasarana.
Secara substantif, inilah obat bagi penyakit schooling is not learning. Deep learning adalah antitesis dari sistem administratif yang dikritik Pritchett. Ketika guru tidak lagi dikejar target menuntaskan bab, tetapi diberi ruang untuk memastikan setiap siswa benar-benar paham, maka skor PISA perlahan bisa naik.
Namun tantangannya besar: bagaimana menerapkan deep learning di seluruh pelosok negeri, sementara distribusi guru berkualitas masih timpang? Bagaimana memastikan kesejahteraan guru tidak hanya wacana, tetapi juga mengubah perilaku mengajar di kelas?
Rekomendasi: Menyatukan Kembali Tubuh Pendidikan yang Terbelah
Dua pidato tersebut—meskipun sama-sama visioner—menunjukkan sebuah perpecahan diam-diam: pendidikan tinggi berlari ke masa depan (riset, AI, hilirisasi), sementara pendidikan dasar dan menengah masih bergulat dengan literasi dasar dan karakter. Perpecahan ini fatal karena dalam realitasnya, seorang mahasiswa adalah hasil dari 12 tahun proses sebelumnya.
Maka, diperlukan rekomendasi filosofis untuk menjawab persoalan ini secara utuh:
1. Filosofi “Pohon dan Akar”
Pendidikan tinggi boleh setinggi pohon merambah langit (hilirisasi, inovasi, AI), tetapi harus diikat oleh akar yang kuat. Akarnya adalah literasi kritis, nalar logis, dan habitus belajar mendalam yang ditanamkan sejak SD. Tanpa akar, pohon akan tumbang ketika dihantam angin perubahan zaman.
2. Filosofi “Guru sebagai Poros Ganda”
Guru tidak boleh dipandang sebagai agen peradaban hanya untuk sekolah dasar, tetapi juga sebagai fondasi bagi kualitas mahasiswa di masa depan. Karena itu, kesejahteraan guru harus disertai dengan program rotasi pengetahuan antara kampus dan sekolah. Misalnya, dosen-dosen dari program studi pendidikan diharuskan mengajar langsung di sekolah-sekolah pelosok secara bergilir, sementara guru-guru berprestasi mendapat kesempatan menjadi dosen tamu di kampus. Ini akan meruntuhkan tembok antara “pengajar” dan “dosen”.
3. Filosofi “Belajar Tanpa Batas Waktu”
Angka 128 tahun dari Pritchett harus dibaca sebagai peringatan, bukan vonis. Jika kita terus memperlambat reformasi di tingkat dasar, maka perkiraannya akan menjadi kenyataan. Sebaliknya, jika deep learning diterapkan secara masif dalam satu dekade, dan hasilnya diperkuat oleh pendidikan tinggi yang tidak elitis, kita bisa memangkas 128 tahun menjadi 20 atau bahkan 10 tahun. Caranya adalah dengan menjadikan PISA bukan sekadar tolok ukur, tetapi kurikulum tersembunyi yang mengarahkan bagaimana anak berpikir, bukan apa yang ia hafal.
Penutup: Dari Pidato ke Tindakan
Pidato dua menteri pada 2 Mei 2026 adalah secercah harapan. Mendiktisaintek membawa visi ke depan, Mendikdasmen membawa perbaikan fondasi. Namun harapan hanya akan menjadi ilusi jika keduanya berjalan sendiri-sendiri.
Filosofi besar yang harus kita pegang adalah: tidak ada hilirisasi tanpa literasi, tidak ada AI tanpa nalar, dan tidak ada kemandirian bangsa tanpa guru yang sejahtera dan profesional.
Kita tidak punya waktu 128 tahun lagi. Anak-anak Indonesia yang hari ini duduk di bangku SD, di tahun 2026 ini, adalah mereka yang akan menjadi mahasiswa di tahun 2030-an dan pemimpin bangsa di tahun 2040-an. Jika mereka tidak belajar secara mendalam mulai sekarang, maka ketertinggalan bukan lagi angka statistik, tetapi menjadi takdir.
Selamat Hari Pendidikan Nasional. Mari kita jadikan pidato sebagai peta, bukan sekadar seremonial. (*)
