Mataram (Suara NTB) – Meski belum ada tahapan resmi pemilu, KPU Provinsi NTB terus turun ke tengah masyarakat untuk memberikan pendidikan pemilih. Pasalnya pendidikan pemilih tidak bisa hanya dilakukan pada saat tahapan saja, akan tetapi harus dilakukan secara berkelanjutan.
Belum lama ini KPU NTB melaksanakan kegiatan pendidikan pemilih di Desa Dasan Baru Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah. Ketua KPU NTB, Muhammad Khuwailid menjelaskan bahwa pendidikan pemilih tidak bisa dilakukan hanya sekali, melainkan harus berkelanjutan agar masyarakat semakin memahami peran dan tanggung jawabnya dalam Pemilu.
“Pendidikan pemilih dilakukan jauh sebelum tahapan pemilu, bahwa pendidikan pemilih tidak bisa dilakukan hanya sekali. KPU perlu melaksanakan kegiatan ini secara berkelanjutan agar masyarakat menjadi pemilih yang cerdas. Penting pemilih memahami hak dan perannya dalam Pemilu atau pilkada,” ungkapnya.
Lebih lanjut ia menjelaskan mengapa praktik politik uang tidak boleh dilakukan. Menurutnya, pemilih tidak boleh menerima uang dari calon yang dipilih karena pemilih adalah tuan, sementara pemimpin adalah pelayan masyarakat.
Dari maraknya praktik politik uang inilah pentingnya pendidikan pemilih agar masyarakat memahami dengan utuh haknya sebagai pemilih, tidak mudah dibeli oleh uang. “Masak tuan menerima uang dari pelayan. Ini logika yang salah dan tidak boleh,” katanya.
Khuwailid juga memberikan perhatian khusus kepada pemilih disabilitas dan kelompok marjinal. Ia menyampaikan bahwa disabilitas bukanlah penyakit, melainkan kondisi yang membutuhkan layanan khusus. Oleh karena itu, pemilih disabilitas dapat didahulukan dalam pemberian layanan di TPS.
“KPU di seluruh tingkatan berkomitmen untuk menjamin hak-hak pemilih disabilitas dan marjinal secara inklusif. KPU menyediakan akses yang tepat sesuai kebutuhan kelompok disabilitas,” pungkasnya. (ndi)
