Giri Menang (Suara NTB) – Sejumlah desa di Lombok Barat (Lobr) telah menerima pagu anggaran program “Rp1 Miliar per Desa, Rp100 Juta per Dusun” tahun 2026. Beberapa desa memperoleh pagu anggaran hingga Rp4-5 miliar, melebihi Rp1 miliar per desa. Kelapa desa pun mengapresiasi program ini, karena menjadi solusi nyata atas pengurangan Dana Desa (DD) oleh Pemerintah Pusat.
Kepala Desa Kuripan, Hasbi mengungkapkan, dalam Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) yang sudah diterima hampir seluruh usulan program pembangunan yang diajukan masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dipastikan terakomodir dalam Dipa.Tidak tanggung-tanggung, total anggaran yang masuk dalam DIPA Desa Kuripan mencapai Rp4,2 miliar untuk program yang ada di Desa Kuripan.
“Totalnya angka di DPA sekitar Rp4,2 miliar untuk Desa Kuripan,” ujarnya saat ditemui Rabu (6/5).
Anggaran sebesar Rp4,2 miliar tersebut akan disebar ke berbagai sektor yang menyentuh langsung kepentingan warga. Berdasarkan data yang dihimpun, beberapa program prioritas meliputi pemberdayaan masyarakat, pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal. Kemudian, rehabilitasi Puskesmas yang menelan anggaran hampir Rp1,8 miliar untuk meningkatkan kualitas pelayanan medis.
Infrastruktur desa berupa pembangunan jalan lingkungan di dua lokasi, pembuatan drainase, serta perbaikan bronjong di tepi sungai. Di fasilitas umum, ada pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebanyak 10 unit dan pembangunan sarana MCK di tempat ibadah. Di sektor wisata, ada pendampingan wisata di kawasan Gunung Sasak untuk mendongkrak ekonomi kreatif.
“Semua usulan dari desa semua masuk, apa yang sudah kita bahas di tingkat masyarakat semua sudah masuk,” terangnya.
Untuk tahun 2027, pemerintah desa juga tengah mempersiapkan rancangan besar bersama Bappeda. “Jika dikalkulasikan, targetnya bisa mencapai angka Rp1 miliar per desa melalui akumulasi bantuan per dusun tersebut. Kami optimis janji politik ini akan terealisasi secara bertahap,” tambah Kades.
Menurutnya, baru kali ini desa merasakan transparansi anggaran yang begitu nyata, di mana usulan dari tingkat dusun benar-benar dikawal hingga terealisasi. “Kami sangat mengapresiasi kebijakan Bapak Bupati yang begitu terbuka terhadap anggaran daerah. Total Rp4,2 miliar dialokasikan untuk Desa Kuripan tahun ini. Ini adalah bukti bahwa pemerintah daerah benar-benar mendengar suara dari bawah,” ujarnya.
Terpisah, Kepala Desa Gapuk, Nurdin mengungkapkan, program Rp1 miliar per desa sudah ada kepastian untuk dilaksanakan. Seluruh usulan pembangunan dari Musrembang tingkat dusun sudah masuk dan akan terealisasi pada tahun ini.”
Kalau mengacu pada kamus usulan kemarin, insyaAllah di 2027 mendatang, 100 persen usulan dari Musrebang dusun yang dibawa ke Musrenbang desa akan terakomodir secara total,” ujarnya.
Di Desa Gapuk sendiri, total anggaran yang tertuang dalam DPA sebesar Rp5,089 miliar, anggaran ini terbagi untuk 10 item kegiatan yang ada dilaksanakan, berhubungan dengan program pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan, infrastruktur pertanian, dan program yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat.
Realisasi program Rp1 miliar per desa ini dinilai sebagai jawaban konkret di tengah kekhawatiran para kepala desa se-Lombok Barat. Sebelumnya, para kades merasa pesimis menyusul adanya pemangkasan Alokasi Dana Desa (ADD) serta pengalihan fokus anggaran ke sektor lain, seperti Koperasi Desa Merah Putih. Kondisi tersebut sempat memicu stagnasi pembangunan, khususnya pada sektor infrastruktur dasar.
“Jujur, tadinya kami sempat pesimis. Mengingat alokasi dana desa yang terpangkas, desa seolah kehilangan arah dan ruhnya karena perencanaan yang disusun bersama masyarakat terancam tidak bisa terealisasi,” lanjut Nurdin.
Kehadiran program unggulan dari Bupati Lombok Barat ini pun disambut baik sebagai solusi atas kebuntuan anggaran tersebut. “Skema ‘Sejahtera dari Desa’ kami anggap mampu memberikan ‘darah baru’ bagi pembangunan di tingkat desa,” ujarnya.
Dengan adanya kepastian anggaran melalui skema ini, Pemerintah Desa Gapuk mengaku lebih percaya diri dalam mengawal aspirasi warga. Prioritas pembangunan yang selama ini tertunda diharapkan dapat segera rampung guna menunjang kesejahteraan masyarakat desa secara menyeluruh. (her)
