Sumbawa Besar (Suara NTB) – Penerima bantuan sosial di Kabupaten Sumbawa, tidak perlu kaget. Pasalnya, Dinas Sosial akan menempel atau memasang stiker di rumah mereka sebagai penanda penerima bantuan dari pemerintah.
“Tahun ini kita ada kegiatan pemasangan stiker kepada sasaran-sasaran penerima bansos. Nanti dalam pelaksanaan kita melibatkan kepala desa, BPD, TNI/Polri dan petugas pendataan dari Disos,” kata Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa, Iwan Sofyan kepada wartawan, Senin, 11 Mei 2026.
Pemasangan stiker tersebut dilakukan pemerintah untuk mendapatkan data pasti para penerima bantuan tersebut, layak atau tidak. Bahkan untuk pelaksanaannya dijadwalkan akan dilakukan pada minggu ketiga bulan Mei mendatang.
Menurutnya, opsi pemasangan stiker itu dilakukan setelah banyak menerima laporan dari kepala desa. Sebab, hasil laporan dari beberapa kades tersebut banyak data-data para penerima bantuan sosial yang dianggap tidak layak dan berhak dalam desil 1 sampai 4 kemiskinan ekstrem.
“Banyak laporan yang kita terkait penerima program tersebut, bahkan ada yang punya traktor 2 dan sepeda motor banyak tetapi mereka masih menerima bantuan sosial,” ucapnya.
Ia menegaskan, penerima program dinilai banyak yang tidak layak sebagai penerima bantuan. Hal ini sangat disesalkan, karena akan menjadi kendala bagi masyarakat yang seharusnya menjadi menerima bantuan tidak mendapatkan bantuan, karena kuota yang dimiliki sangat terbatas.
Pemasangan stiker tidak memiliki tujuan apapun. Pemerintah hanya memberikan penyadaran bagi penerima bantuan yang dianggap tidak layak, sehingga bantuan yang diberikan pemerintah bisa tepat sasaran dan masyarakat yang berada pada kategori kemiskinan ekstrem bisa terbantu.
“Kita juga akan membawa berita acara, ketika ada yang keberatan ditempeli stiker tersebut bisa langsung kita buat berita acara bahwa dia mundur sebagai penerima bantuan,” terangnya.
Pihaknya akan melakukan evaluasi lebih lanjut terhadap pelaksanaan program tersebut, dengan meminta kepada masyarakat untuk memberikan masukan yang baik, sehingga dalam pelaksanaan program tidak terjadi gejolak di masyarakat.
“Kami tetap membuka ruang untuk opsi lain, kalau tidak dengan pemasangan stiker atau lainnya. Kami juga akan tetap mengambil langkah lebih lanjut dengan tetap melibatkan instansi lain,” demikian kata dia. (ils)
