Taliwang (Suara NTB) – Direktur Perumda Barinas, Baharuddin memastikan proses audit internal perusahaan telah selesai dilakukan dengan melibatkan auditor independen dari akuntan publik. Audit tersebut mencakup laporan keuangan perusahaan sejak tahun 2021 hingga kondisi terbaru saat ini.
“Sudah selesai audit internal, BPK sudah, kami juga pakai akuntan publik dan sudah selesai juga,” ungkap Baharuddin.
Ia menjelaskan, secara manajemen kondisi Perumda Barinas pada tahun 2025, dinilai cukup baik. Namun demikian, perusahaan masih memiliki sejumlah persoalan utang masa lalu yang tetap harus menjadi tanggung jawab manajemen saat ini.
“Secara manajemen kami di tahun 2025 bagus, tetapi ada utang-utang masa lalu yang harus tetap menjadi tanggung jawab kami. Kami tidak bisa lepas begitu saja dari itu, makanya itu harus kita bicarakan dengan pak bupati selaku Kuasa Pemilik Modal (KPM),” katanya.
Terkait hasil audit yang disebut mewajibkan perusahaan membayar tunggakan gaji karyawan dan BPJS Ketenagakerjaan dari manajemen sebelumnya, Baharuddin menegaskan persoalan tersebut masih memerlukan kepastian hukum. Menurutnya, persoalan yang dihadapi perusahaan tidak hanya menyangkut utang, tetapi juga piutang yang nilainya cukup besar, termasuk piutang kepada sejumlah karyawan. “Ternyata misalnya karyawan yang selama ini gembar-gembor soal utang perusahaan ke mereka, sebaliknya mereka juga berutang ke perusahaan yang nilainya sekitar Rp60 juta – Rp65 juta,” sebutnya.
Ia menyebut, jika dilakukan perhitungan antara kewajiban perusahaan kepada karyawan dengan piutang karyawan kepada perusahaan, maka nilainya dapat saling menyeimbangkan.
Selain itu, Baharuddin juga menyinggung adanya klausul kontrak kerja seperti “No Work No Pay”. Artinya, hal ini menjadi bagian dari pertimbangan dalam penyelesaian persoalan tersebut. “Ketika orang tidak bekerja ya tidak dibayar. Tapi semuanya tetap tergantung putusan pengadilan,” katanya.
Meski masih menghadapi persoalan lama, Baharuddin memastikan kondisi Perumda Barinas saat ini dalam keadaan baik dan aman secara manajemen. Namun, penyelesaian kewajiban masa lalu tetap menjadi perhatian perusahaan bersama pemerintah daerah.
Sebagai informasi, keberadaan Perumda Barinas saat ini mendapat sorotan tajam dari banyak pihak. Eksistensi salah satu badan usaha milik daerah Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), dipertanyakan karena tak kunjung menyumbangkan pendapatan bagi daerah. Sementara, Pemda KSB kembali akan menyiapkan penyertaan modal yang konon rencananya akan mencapai ratusan miliar rupiah di tahun 2026.(bug)
