Giri Menang (Suara NTB) – Polemik Musyawarah Cabang (Muscab) PPP Lombok Barat (Lobar) pada April 2026 lalu kian memanas. Menyusul, Pimpinan Anak Cabang (PAC) mengungkap adanya indikasi kecurangan dalam proses tersebut. Terbaru, mantan Ketua DPC PPP Lobar dua periode, H.M. Ruslan angkat bicara. Ia berharap DPW dan DPP bersikap objektif, calon yang menang dimenangkan dan jangan memenangkan calon yang kalah.
Pada Muscab PPP Lobar lalu, Achmad Suparman menang suara dengan dukungan tujuh PAC sedangkan Muhali mendapatkan suara tiga PAC. Justru dengan kondisi ini, dikhawatirkan PPP Lobar pada posisi di jurang kemunduran pada Pileg mendatang. Mantan ketua DPC PPP yang saat ini menjadi pengurus DPW PPP, Ruslan mengatakan, pihaknya sangat menyayangkan polemik yang terjadi pada proses Muscab PPP Lobar.
Harusnya hal ini tidak terjadi jika prosesnya berjalan secara terbuka dan transparan sesuai ketentuan. Pihaknya sendiri sudah berkonsultasi ke DPW dan DPP. Di DPP, ia bertemu langsung dengan Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP PPP Jabar, Idris, sekaligus formatur untuk di NTB.
“Kami mohon ke beliau, agar (kandidat) yang menang dimenangkan, yang kalah dikalahkan, jangan ini memenangkan yang kalah. Dan Achmad Suparman menang suara PAC dengan dukungan jauh sekali, tujuh banding tiga,” tegas Ruslan, Rabu (20/5/2026).
Ruslan meminta kepada DPW maupun DPP agar bersikap obyektif dan transparan. Ia mendapatkan informasi kandidat yang kalah perolehan suara pada Muscab, dalam hal ini Muhali, justru akan di-SK-kan sebagai Ketua DPC.
Menurut Ruslan, jika DPP kekeuh mengeluarkan SK bersangkutan, sementara suara PAC lebih dominan ke kandidat lain akan mempengaruhi internal ke depan. Terlebih persepsi masyarakat tentang PPP dikhawatirkan kian jatuh.
Di satu sisi, ia selama 10 tahun telah berjuang berdarah-darah membangun dan memperbesar partai, terbukti dengan perolehan kursi pada pileg, meningkat drastis. Dibandingkan sebelum ia menjabat ketua DPC, kursi PPP di parlemen tidak signifikan, hanya tiga kursi. Namun, setelah ia menajabat ketua DPC, kursi di DPRD meningkat menjadi lima kursi. Hal ini, ujarnya, yang harus dipertahankan, agar PPP tetap eksis sebagai salah satu partai yang diperhitungkan di Lobar.
Sementara yang dinilai layak dari sisi suara arus bawah atau PAC berdasarkan hasil Muscab adalah Achmad Suparman. Terlebih bagaimana pun ia selaku orang tua, berharap proses dikembalikan pada aspirasi PAC.
Hal ini disuarakannya atas nama kepentingan partai ke depan. Terlebih jika mengacu komitmen atau janji awal DPP dalam hal ini Wasekjen ketika ia konsultasi, bahwa DPP tetap berkomitmen agar Muscab memenangkan kandidat yang menang. Bahkan DPP akan memperjuangkan, kandidat yang menang dukungan muscab. Namun, tiba-tiba, justru terbalik. Achmad Suparman yang mendapatkan dukungan mayoritas dari PAC kabarnya akan “dikalahkan”.
Ketua PAC PPP Kecamatan Kediri, Maksum mengklaim sejumlah PAC menyatakan kekecewaannya dan melayangkan protes keras terhadap keputusan pimpinan sidang muscab yang lalu. Mereka menilai forum musyawarah tersebut sengaja diarahkan menuju kondisi jalan buntu atau deadlock demi kepentingan kelompok tertentu.
Mewakili suara mayoritas pengurus tingkat kecamatan di Lobar, Maksum menilai jalannya Muscab tidak lagi mencerminkan mekanisme kepartaian yang sehat, demokratis, dan sesuai AD ART partai.
Tudingan itu diungkapkan atas beberapa kejanggalan pelaksanaan sidang pleno. Mulai dari indikasi pimpinan sidang yang sengaja membuat skenario kebuntuan pleno dan menghentikan sidang untuk tim formatur. Bahkan ia menduga campur tangan oknum Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP NTB melibatkan panitia.
Hal ini yang ia anggap janggal, padahal berdasarkan AD/ART PPP, apabila musyawarah mufakat untuk memilih tim formatur tidak mencapai titik temu, maka pimpinan sidang berkewajiban melanjutkan tahapan ke proses pemungutan suara atau voting. Namun, alih-alih membuka opsi voting, pimpinan sidang justru langsung menutup forum secara sepihak.
Diduga ada indikasi menjegal salah satu calon kandidat. Ia mengungkapkan jika mayoritas pemilik suara sah di tingkat PAC se-Kabupaten Lobar telah solid memberikan mandat penuh kepada figur Achmad Suparman untuk menjadi ketua DPC.
Bahkan ia mengklaim sebanyak tujuh PAC secara terang-terangan berada di barisan Suparman. “Sengaja mereka tidak mau di-voting karena takut kalah. Bahkan Ketua DPW sendiri saat di DPP juga mengakui kalau pihak kami yang menang tujuh lawan tiga,” tegas Ketua PAC Kediri tersebut.
Menurutnya atas dugaan kecurangan itu, tujuh PAC PPP Lobar menyatakan menolak keras seluruh hasil keputusan sepihak tersebut. Tak sampai itu, mereka berencana membawa persoalan ini ke tingkat kepengurusan partai yang lebih tinggi.
Terpisah, Ketua DPW PPP NTB H. Muzihir yang dikonfirmasi terkait polemik Muscab DPC Lobar itu, justru membantah adanya permasalahan internal tersebut. Ia menilai adanya riak-riak dalam proses pemilihan biasa terjadi di dunia politik. Ia justru mengaku heran dan kaget saat DPP menghubunginya atas pemberitaan tujuh orang PAC yang mengklaim adanya kecurangan tersebut.
“Di internal baik-baik saja, saya baru pulang dari Lombok Tengah untuk itu juga (muscab PPP Loteng),” terangnya saat dikonfirmasi media.
Meski demikian, ia tidak membantah jika perebutan kursi ketua DPC Lobar masih panas. Menurutnya baik Suparman maupun Muhali masih bersikukuh ingin menjadi ketua. Namun segala proses mekanisme proses musyawarah sudah dilakukan sesuai ketentuan partai. Pihaknya juga sudah menyerahkan sepenuhnya kepada keputusan DPP. “Kami sudah serahkan kepada DPP. Semuanya diputuskan DPP,” pungkasnya .(her)
