Bima (Suara NTB) – Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Raba Bima, berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan, khususnya dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak. Untuk itu, KPP Pratama mengundang sejumlah stakeholder untuk memberikan masukan, saran dan kritik.
Forum Konsultasi Publik tentang Standar Pelayanan digelar pada Senin, 19 Agustus 2024 di Kantor KPP Pratama Raba Bima menghadirkan mitra seperti dari Universitas Muhammadiyah (UM) Bima, Sekolah Tinggi Ilmu ekonomi (STIE) Bima, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bima, Dinas Koperindag Kota Bima, Wajib Pajak, UMKM, Koperasi serta Media.
Kepala KPP Pratama Raba Bima, Wahyudi menyampaikan, standar pelayanan publik yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak sebenarnya telah ada. Namun, pihaknya tetap ingin mendapatkan masukan, khususnya terkait pelayanan di KPP Pratama Raba Bima.
Beberapa pihak diminta memberikan pandangan adalah wajib pajak yang merasakan langsung layanan. Pihaknya ingin menunjukkan pelayanan sangat terbuka serta menerima berbagai masukan dan kritikan. “Kami butuh saran dan masukan dari stakeholder yang merasakan layanan kami, sehingga bisa dilakukan perbaikan terus menerus,” ungkapnya.
KPP Pratama Raba Bima sudah masuk Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (ZIWBK) di tahun 2020. Untuk 2024 ini sedang dalam proses penilaian Zona Integritas Wilayah Bersih Bebas Melayani (ZIWBBM). “Kami memastikan bahwa pelayanan di tempat kami gratis, tanpa biaya,” tegasnya.
Wahyudi menyebutkan, KPP Pratama Raba Bima pada akhir Desember 2023 berhasil mengumpulkan pajak Rp 375 miliar dari wilayah Kota Bima, Kabupaten Bima dan Dompu. Diakui, masih terbatas dalam hal sosialisasi, di samping SDM terbatas, juga wilayah yang luas.
Publik di Bima dan Dompu juga disilahkannya untuk mengadukan langsung, jika mendapatkan pelayanan yang kurang memuaskan. Bisa secara online, layanan telpon maupun datang langsung ke KPP Pratama Raba Bima. Wahyudi menyampaikan ada sekitar 83 layanan perpajakan, mulai pendaftaran NPWP sampai pengaduan pelayanan pajak.
“Kalau ada yang mau disampaikan, bisa langsung di email saya wahyudi18dcca.pajak.go.id, saya akan cek setiap hari,” ujarnya.
Sejumlah stakeholder yang hadir memberikan apresiasi, masukan dan saran dalam Forum Konsultasi Publik tersebut. Ketua Fatwa MUI Kota Bima, syukurilah, memberikan apresiasi atas terobosan yang sudah dilakukan KPP Pratama Raba Bima. Menurutnya, perlu pendekatan secara keagamaan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat membayar pajak. Apalagi pajak digunakan untuk kemaslahatan orang banyak.
Pelaku UMKM Kota Bima, Ardiansyah menyampaikan jika ada keengganan pelaku UMKM untuk membayar pajak atau berbagi keuntungan. Namun menawarkan agar KPP Pratama Raba Bima menggelar kegiatan Bazar UMKM yang dirangkai dengan sosialisasi.
Kepala KPP Pratama Raba Bima, Wahyudi merespon positif semua masukan, saran, kritik, serta apresiasi yang disampaikan langsung sejumlah stakeholder tersebut. Apa yang menjadi masukan dan saran tersebut akan menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan pelayanan. Termasuk menerima tawaran berkolaborasi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, baik bersama MUI, Kampus maupun UMKM. (r/*)
