Dompu (Suara NTB) – Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Dompu menggelar diseminasi pemanfaatan dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) tahun 2020 – 2045. Kegiatan yang dihadiri wakil Bupati Dompu, H. Syahrul Parsan, ST, MT ini diharapkan menjadi arahan kebijakan pembangunan kependudukan kedepan.
H. Syahrul Parsan, ST, MT dalam pernyataan penutupnya pada kegiatan diseminasi pemanatan dokumen GDPK di aula Bappeda dan Litbang Kabupaten Dompu, Kamis, 28 Maret 2024 menegaskan, GDPK ini menjadi arah kebijakan pembangunan kependudukan Kabupaten Dompu hingga tahun 2045. Karenanya, harus menjadi satu kesatuan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2025 – 2045. “Datanya harus akuran dan jelas sumbernya, karena ini akan menjadi rujukan dalam rencana pembangunan daerah di bidang kependudukan,” katanya.
Ia pun memberikan apresiasi, GDPK ini bisa tersusun setelah beberapa tahun tertunda penyusunannya. Ini menjadi acuan pemerintah pusat dalam menilai komitmen daerah dalam perencanaan pembagunan kependudukan kedepan. “Masukan dan catatan dalam diseminasi ini harus menjadi masukan untuk perbaikan dokumen GDPK,” harapnya.
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Dompu, Maman, SKM, MMKes pada kesempatan yang sama mengungkapkan, tujuan GDPK untuk tercapainya kualitas penduduk yang tinggi sehingga mampu menjadi faktor penting dalam mencapai kemajuan bangsa.
Pembangunan kependudukan yang meletakkan penduduk sebagai fokus, baik sebagai subyek maupun obyek dalamrangka memperluas pilihan untuk mencapai tujuan pembangunan, standar hidup layak, kesehatan prima, serta memiliki pendidikan dan atau ketrampilan yang berkelanjutan. “Peran serta lintas sektor sangat diharapkan dalam pelaksanaan grand design pembangunan kependudukan daerah,” kata Maman.
Peningkatan kualitas penduduk ini diukur pada sektor kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Sektor kesehatan melingkupi angka harapan hidup, persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan, prevalensi wasting, prevalensi stunting, dan indeks kesehatan dalam IPM. Sektor pendidikan melingkupi angka partisipasi sekolah, angka harapan lama sekolah hingga indeks pendidikan dalam IPM. Pada sektor ekonomi melingkupi tingkat partisipasi angka kerja, laju pertumbuhan PDB hingga PDB dan PDRB per kapita. (ula/*)
