Giri Menang (Suara NTB) – Momentum Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia (RI) yang digelar Pemkab Lombok Barat di Bencingah Agung Kantor Bupati, Senin (17/8/2026) bukan sekadar seremoni tahunan. Momentum kemerdekaan menjadi titik balik Lobar, pasca-musibah kepala daerahnya tersangkut di KPK.
Momentum kemerdekaan sebagai ruang introspeksi ASN untuk membersihkan serta meluruskan niat agar terhindar dari tindakan Korup.
Selain itu menjadi ruang untuk melakukan refleksi, mengevaluasi kinerja pemerintahan sekaligus memperkuat komitmen memperbaiki berbagai persoalan yang masih dirasakan masyarakat dengan turun langsung ke masyarakat serta berkolaborasi dengan masyarakat untuk membangun Lombok Barat yang berkeadilan. Seruan itu disampaikan Wakil Bupati (Wabup), Hj. Nurul Adha dalam orasi kebangsaan di puncak HUT ke-81 RI tersebut.
Umi Nurul, sapaan Wabup, menegaskan refleksi kemerdekaan harus menghasilkan perubahan nyata. Menurutnya, evaluasi terhadap berbagai program dan kebijakan tidak akan berarti apabila tidak diikuti langkah konkret untuk memperbaiki kekurangan.
“Refleksi itu bukan hanya mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan, tetapi juga melihat apa yang salah dan apa yang masih kurang. Setelah itu harus ada komitmen untuk memperbaikinya,” ujar Wabup.
Ia pun mengajak seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat membangun komitmen bersama agar setiap kebijakan benar-benar bermuara pada kepentingan masyarakat. Wabup juga mengingatkan pentingnya meluruskan niat dalam menjalankan amanah pemerintahan. Ia menilai integritas harus menjadi pijakan utama setiap aparatur dalam mengelola kewenangan dan anggaran daerah.
“Korupsi itu diawali dari niat. Karena itu, mari kita luruskan niat. Kalau niat kita benar-benar untuk masyarakat, maka seluruh potensi yang ada harus kita kembangkan dan APBD harus betul-betul diperuntukkan bagi rakyat,” katanya menegaskan.
Selain integritas, profesionalisme aparatur juga dinilai menjadi kunci untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai aturan dan menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan langsung masyarakat.
“Kalau kita bekerja secara profesional, berada pada jalur yang benar dan sesuai aturan, insyaallah hasilnya akan kembali kepada masyarakat,” ucapnya.
Dalam momentum kemerdekaan tersebut, ia meminta jajaran pemerintah daerah tidak hanya bekerja dari balik meja. Para kepala OPD didorong lebih aktif turun ke lapangan untuk melihat secara langsung kondisi masyarakat sekaligus mengidentifikasi persoalan yang membutuhkan penanganan.
Menurutnya, persoalan infrastruktur harus menjadi perhatian serius karena berkaitan langsung dengan aktivitas dan keselamatan warga. Jalan rusak, misalnya, tidak hanya menghambat mobilitas, tetapi dalam kondisi tertentu dapat membawa risiko serius bagi masyarakat. Ia mencontohkan adanya informasi mengenai warga yang harus menghadapi kondisi darurat di perjalanan akibat buruknya akses jalan, termasuk kasus ibu melahirkan sebelum sempat tiba di rumah sakit.
“Hal-hal seperti ini membutuhkan kebersamaan dan kekompakan. Kita harus turun bersama-sama, membangun kepekaan dan menguatkan semangat bekerja untuk rakyat,” katanya.
Nurul Adha berharap semangat refleksi kemerdekaan ke-81 tidak berhenti pada pernyataan atau kegiatan seremonial. Menurutnya, semangat tersebut harus diterjemahkan menjadi kerja nyata melalui pelayanan publik yang lebih responsif, pembangunan yang tepat sasaran dan keberpihakan terhadap kebutuhan masyarakat.
Ia optimistis, apabila seluruh jajaran pemerintah daerah mampu menjaga integritas, bekerja profesional serta meningkatkan kepekaan terhadap persoalan warga, maka perubahan di Lombok Barat dapat diwujudkan secara bertahap.”Saya kira, insyaallah Lombok Barat pasti ada perbaikannya,” pungkasnya.
Dalam upacara puncah HUT ke-81 RI yang dipusatkan di Bencingah Agung Kantor Bupati, Wabup bertindak selaku Inspektur upacara. Ketua DPRD Lalu Ivan Indaryadi didapuk membacakan naskah proklamasi. Upacara HUT RI tersebut berjalan khidmat, dihadiri oleh Forkopimda, mantan pejabat, tokoh lintas agama, para tuan guru, kepala OPD, perwakilan tokoh pemuda, aktivis, NGO, hingga para kepala sekolah dan guru. Peserta berasal dari para jajaran ASN, TNI polri, hingga siswa. (her)
