Mataram (Suara NTB) – Ada kabar baik bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Penuh Waktu dan PPPK Paruh Waktu tahun 2027 mendatang. Pemerintah pusat akan mengangkat PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu dan PPPK Penuh Waktu berkesempatan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Dalam jumpa pers bersama dengan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah telah menyepakati perubahan status kepegawaian akan dipindahkan menjadi pegawai pemerintah pusat.
‘’Berkenan dengan masalah status tadi juga kami menyepakati bersama-sama bahwa status kepegawaian akan dipindahkan menjadi pegawai pusat atau pegawai pemerintah pusat,” terangnya di Gedung Parlemen, Selasa (18/8). .
Prasetyo Hadi juga mengatakan bahwa para pemerintah bersama DPR RI telah menghitung dengan cermat dan detail segala aspek dalam kebijakan pengangkatan guru di lingkup Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tersebut, termasuk terkait kenaikan anggaran pendidikan.
“Semua detail dan termasuk terutama juga berkenaan dengan kemampuan kita di dalam anggaran atau fiskal yang kita miliki,” jelasnya.
Menanggapi hal ini, sejumlah guru berstatus PPPK Paruh Waktu di Kota Mataram menyambut positif rencana perubahan status mereka menjadi PPPK Penuh Waktu. Kebijakan ini menjadi angin segar yang telah lama dinantikan demi memicu peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik di daerah tersebut.
Samsul Sapwadi, salah seorang guru PPPK Paruh Waktu di SMPN 22 Mataram, mengungkapkan rasa sukacitanya saat mendengar kabar pengalihan status tersebut.
“Kita sangat menyambut baik tentang apa namanya, pengalihan paruh waktu ke penuh waktu ini. Supaya istilahnya kesejahteraannya sesuai harapan,” ujarnya kepada Suara NTB, Rabu (19/7).
Samsul mencatatkan masa kerja sebagai PPPK Paruh Waktu sejak diangkat pada 1 Oktober 2025. Meski mendambakan status penuh waktu, ia menegaskan tetap bersyukur atas apresiasi Pemerintah Kota Mataram selama ini. Menurutnya, perhatian pemerintah terhadap hak-hak tenaga pendidik paruh waktu sudah tergolong baik.
“Alhamdulillah diperhatikan, gajinya sudah masuk untuk sebulan dua bulan. Walaupun pencairan gaji ada keterlambatan, tapi tetap dia masuk,” terangnya.
Harapan besarnya, perubahan status dari paruh waktu menjadi penuh waktu ini berbanding lurus dengan peningkatan pendapatan yang layak. Keinginan tersebut rupanya menjadi aspirasi kolektif para tenaga pendidik di Mataram.
“Kesejahteraan paling utama. Saya juga sering ketemu sama Forum PPPK PW maupun yang tidak diangkat. Kita sering bertukar pikiran, berharap secepatnya diangkat ke penuh waktu,” pungkasnya.
Senada dengan Samsul, rasa optimisme juga terpancar dari Sofian, guru di SMPN 18 Mataram. Ia menilai kabar pengalihan status ini sebagai jawaban atas ketidakpastian yang selama ini dirasakan oleh rekan-rekan sejawatnya.
“Saya rasa informasi ini sangat menggembirakan. Terutama yang masih berstatus paruh waktu. Karena berita ini yag kami tunggu untuk peralihan status, kami semua sudah lama menanti,” ungkapnya.
Sama-sama belum genap setahun menyandang status paruh waktu, Sofian menekankan pentingnya kesetaraan beban kerja dan kompensasi. Ia berharap pengangkatan penuh waktu ini dapat menghadirkan keadilan finansial bagi para guru yang selama ini telah mendedikasikan waktunya secara maksimal di sekolah.
“Saya berharap bisa adil sama ASN yang lainnya. Karena kita yang PW kerja full tapi gaji separuh dari penuh waktu,” pungkasnya.
Melalui kebijakan pengangkatan ini, para guru berharap pemerintah daerah dapat segera merealisasikan proses alih status secara transparan dan tepat waktu, sehingga mutu pendidikan di Kota Mataram turut meningkat seiring dengan terjaminnya kesejahteraan para pengajarnya. (sib)
