Bima (Suara NTB) – Pemerintah Kabupaten Bima merevitalisasi 118 sekolah melalui anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tahun 2026. Perbaikan sekolah ini mencakup 91 sekolah dasar dan 27 sekolah menengah pertama.
Sekretaris Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga (Dikbudpora) Kabupaten Bima, H. Faturrahman, S.Pd., M.Pd., membenarkan program revitalisasi sekolah tersebut. Pengerjaan dilakukan secara bertahap karena sebagian sekolah masih dalam proses perjanjian kerja sama (PKS).
“Banyak yang direvitalisasi. Sekarang masih ada yang dalam proses PKS,” ujarnya saat dikonfirmasi, Selasa (22/9).
Berdasarkan data yang dihimpun Suara NTB, dari 118 sekolah tersebut terdiri dari 91 jenjang sekolah dasar yang tersebar di 17 kecamatan. Kecamatan Lambu menjadi wilayah dengan jumlah penerima terbanyak mencapai 9 sekolah. Kecamatan Wera mencapai 8 sekolah dan Kecamatan Ambalawi sebanyak 7 sekolah.
Sementara itu, 27 SMP yang mendapat revitalisasi tersebar di 14 kecamatan, yakni Kecamatan Belo, Bolo, Donggo, Lambu, Langgudu, Madapangga, Monta, Palibelo, Parado, Sanggar, Sape, Soromandi, Wera dan Woha.
Dijelaskan, perbaikan sekolah ini berbeda-beda tergantung dari tingkat kerusakan. Revitalisasi sejumlah SD mencapai 100 persen. Diantaranya, SDN 2 Tolowata dan SDN Sori Kalai di Ambalawi serta SDN 1 Sumi, SDN Inpres Kaworo dan SDN Mangge di Kecamatan Lambu.
Di sisi lain, terdapat sekolah dengan persentase ruang yang membutuhkan penanganan lebih rendah. Seperti di SDN Bajo Pulau di Kecamatan Sape membutuhkan perbaikan mencapai 14,29 persen. Sedangkan, SDN Inpres Mawu di Ambalawi 25 persen.
Kondisi serupa terlihat pada jenjang SMP membutuhkan perbaikan mencapai 100 persen. Diantaranya, SMPN 15 Langgudu Satap, SMPN 9 Langgudu Satap, SMPN 7 Monta Satap, SMPN 3 Parado Satap dan SMP IT Al Wafa Al Islami Godo. Sementara, SMP Negeri 1 Woha membutuhkan perbaikan mencapai 6,06 persen dan SMP Negeri 1 Sape 11,48 persen.
Saat ini, sebagian sekolah penerima sudah mulai dikerjakan. Salah satunya SDN Inpres Sangiang Pulau yang pengerjaannya mulai berjalan dalam beberapa pekan terakhir.
Menurut dia, program revitalisasi tersebut juga memperlihatkan pentingnya pembaruan data kondisi sekolah. Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dinilai menjadi salah satu basis untuk melihat kondisi sarana dan prasarana sekolah yang kemudian digunakan sebagai dasar pengusulan penanganan.
Di Kabupaten Bima sebutnya, jumlah satuan pendidikan yang memiliki catatan kerusakan masih cukup besar. Berdasarkan data Dapodik yang diperbarui per Juli 2026, terdapat sekitar 500 satuan pendidikan dengan berbagai catatan kerusakan. Pada jenjang SD, jumlahnya mencapai sekitar 400 satuan pendidikan.
“Kerusakan tersebut tidak hanya tercatat pada ruang kelas, tetapi juga perpustakaan dan sejumlah fasilitas penunjang pendidikan lainnya,” jelasnya.
Faturrahman menambahkan, penanganan infrastruktur sekolah juga diintervensi melalui APBD Kabupaten Bima. Namun, pihaknya belum mengetahui secara pasti jumlah sekolah maupun nilai anggaran yang akan dialokasikan karena masih menunggu APBD Perubahan. “Kalau untuk revitalisasi Sekolah itujuga nanti ada di APBD Perubahan. Cuman, saya belum tahu data pastinya. Kemarin ada untuk pokir DPRD,” tuturnya. (hir)
