Mataram (Suara NTB) – Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Kota Mataram mulai melakukan verifikasi dan validasi terhadap calon penerima tambahan program perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) sebanyak 300 unit. Tambahan kuota tersebut diperoleh Pemerintah Kota Mataram dari pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk pelaksanaan program pada 2026.
Dengan tambahan 300 unit tersebut, total RTLH yang masuk dalam program perbaikan di Kota Mataram tahun ini mencapai 1.144 unit. Sebelumnya, Kota Mataram telah mendapatkan kuota perbaikan sebanyak 844 unit.
Kepala Disperkim Kota Mataram, Muhammad Nazaruddin Fikri, mengatakan proses verifikasi terhadap calon penerima tambahan 300 unit tersebut masih berlangsung. Calon sasaran tersebar di enam kecamatan di Kota Mataram.
“Alhamdulillah, kemarin kita dapat penghargaan di nasional sehingga Pak Wali menerima 300 unit RTLH,” ujar Nazaruddin, Jumat (25/9).
Ia menjelaskan, tambahan kuota tersebut merupakan bagian dari dukungan pemerintah pusat terhadap upaya penanganan rumah tidak layak huni di daerah. Namun, sebelum program direalisasikan, Disperkim harus memastikan calon penerima memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
Menurut Nazaruddin, verifikasi dan validasi dilakukan untuk memastikan bantuan benar-benar diberikan kepada masyarakat yang memenuhi kriteria. Pemeriksaan antara lain meliputi kelengkapan administrasi, kartu keluarga (KK), status kepemilikan lahan, serta kondisi rumah yang akan mendapatkan bantuan.
Selain kelengkapan dokumen, Disperkim juga harus memastikan lokasi rumah calon penerima. Hal tersebut menjadi perhatian karena karakteristik permukiman di Kota Mataram cukup beragam, termasuk adanya kawasan dengan akses jalan yang relatif sempit.
“Sekarang kita masih melakukan verifikasi dan validasi. Kita cek dokumennya, KK, kepemilikan lahannya, kemudian lokasi rumahnya,” katanya.
Nazaruddin mengatakan, penentuan lokasi menjadi bagian penting dalam proses persiapan pelaksanaan program. Hal ini berkaitan dengan proses pengerjaan sekaligus distribusi material bangunan ke lokasi penerima bantuan.
Ia mengakui, akses menuju sejumlah rumah yang menjadi sasaran program cukup terbatas. Kondisi tersebut menjadi salah satu tantangan dalam mobilisasi material, terutama apabila rumah penerima berada di tengah kawasan permukiman padat.
“Rata-rata akses jalan ke lokasi RTLH sempit sehingga membutuhkan tenaga ekstra saat distribusi material. Tapi, alhamdulillah, sejauh ini masih bisa diatasi,” ucap Ujang.
Selain persoalan akses, faktor cuaca juga menjadi perhatian Disperkim. Pengerjaan fisik yang dilakukan menjelang akhir tahun berpotensi menghadapi kendala apabila terjadi hujan dengan intensitas tinggi. Karena itu, pihaknya berupaya memastikan tahapan persiapan, termasuk verifikasi calon penerima, dapat diselesaikan sehingga pekerjaan fisik bisa segera dilaksanakan.
Sementara itu, dari total 844 unit RTLH yang telah diperoleh sebelumnya, sekitar 600 unit di antaranya telah selesai dikerjakan. Adapun sisanya masih dalam proses pengerjaan dan ditargetkan dapat dituntaskan hingga akhir 2026. (pan)
