Mataram (Suara NTB) – Sejumlah 12 kelurahan di Kota Mataram mendapatkan program desa berdaya dari Pemerintah Provinsi NTB. Anggaran program prioritas Gubernur NTB, H.Lalu Muhamad Iqbal hingga kini belum cair.
Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Mataram, I Made Putu Sudarsana ditemui pada, Senin (28/9) membenarkan bahwa Kota Mataram juga mendapatkan program desa berdaya dari Pemprov NTB. Sejumlah 12 kelurahan yang masuk kriteria di antaranya, Kelurahan Bintaro, Kelurahan Mandalika dan Kelurahan Jempong Baru. Program difokuskan pada pemberdayaan masyarakat terutama pengentasan kemiskinan ekstrem. “Data detailnya saya tidak hafal, tetapi 12 kelurahan mendapatkan program desa berdaya dari Pemprov NTB,” terang Putu.
Dikatakan Putu, kelurahan yang mendapatkan program desa berdaya akan memperoleh anggaran sekitar Rp300 juta. Dana akan dimasukan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Perubahan tahun 2026. Akan tetapi, pihaknya belum mengetahui anggaran itu telah cair. “Sampai sekarang belum ada informasi anggarannya cair,” katanya.
Program desa berdaya difokuskan pada pemberdayaan masyarakat seperti ketahanan pangan, pengelolaan pariwisata dan persoalan lingkungan. Kelurahan kata Putu, akan mengajukan proposal ke Pemprov NTB sesuai dengan tiga isu proposal serta kondisi wilayah. Proposal yang diajukan akan diverifikasi kembali oleh tim dari Pemprov NTB.
Ia mengharapkan anggaran desa berdaya bisa dicairkan agar segera dieksekusi oleh kelurahan,sehingga pengentasan kemiskinan ekstrem bisa terealisasi. “Mekanisme pencairannya mungkin dari BKD langsung ke kecamatan. Kami sendiri tidak mengetahui detailnya karena pengajuan proposal sepenuhnya di kelurahan,” pungkasnya.
Dikonfirmasi terpisah, Lurah Bintaro, Rudi Herlambang juga membenarkan anggaran program desa berdaya yang dialokasikan di dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) kecamatan belum cair. Sebenarnya, ia mengharapkan anggaran itu bisa terealisasi sehingga program pemberdayaan untuk pengentasan kemiskinan segera dieksekusi. “Sampai sekarang belum ada informasi anggaran telah cair,” kata Rudi.
Khusus di Kelurahan Bintaro kata dia, dua program prioritas telah diusulkan ke Pemprov NTB. Yakni, program ketahanan pangan dan penataan lingkungan. Khusus ketahanan pangan difokuskan pada pemberdayaan atau budidaya ikan air tawar. Ia beralasan budidaya ikan air tawar ini bisa menjadi alternatif bagi nelayan apabila tidak turun melaut saat cuaca ekstrem. Budidaya ikan air tawar ini bisa dikelola atau dikembangkan oleh kader dan masyarakat setempat.
Sementara program lingkungan difokuskan pada pembangunan tempah dedoro. Pembangunan tempah dedoro ini mendukung program Pemerintah Kota Mataram. “Rencananya kita akan bangun 50 tempah dedoro untuk menangani sampah organik di lingkungan,” katanya.
Rudi belum mengetahui secara teknis sistem pencairan anggaran program desa berbeda, karena anggaran akan masuk melalui APBD Kota Mataram. Proses pencairan akan diajukan oleh kelurahan melalui kecamatan kemudian diproses di Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram. “Kelurahan beda dengan desa. Kalau desa anggarannya langsung masuk ke rekening desa. Kalau kita harus mengajukan dulu ke kecamatan,” ujarnya.
Ia mengharapkan anggaran ini segera bisa dieksekusi karena kelurahan memiliki waktu dua bulan lebih untuk mengerjakan program tersebut. Keterlambatan pencairan justru dikhawatirkan mengganggu pelaksanaan program guna mendukung pengentasan kemiskinan ekstrem. (cem)
