Mataram (Suara NTB) – Masyarakat di Kota Mataram menghadapi persoalan lain di tengah kebutuhan hunian yang terus meningkat. Bukan semata soal kemampuan membeli rumah, tetapi sulitnya menemukan unit rumah subsidi yang tersedia untuk dibeli.
Kondisi itu salah satunya dialami Erlangga, salah seorang karyawan lembaga negara di Kota Mataram. Ia tengah mencari rumah untuk tempat tinggal, sekaligus mempersiapkan diri membangun keluarga.
Erlangga mengaku telah mencari informasi mengenai rumah subsidi di berbagai tempat. Namun, hingga kini belum menemukan pilihan rumah yang sesuai. Sejumlah informasi yang diperolehnya justru menyebutkan stok rumah subsidi terbatas, bahkan belum ada pembangunan unit baru di sejumlah kawasan.
Kondisi ini menjadi gambaran persoalan yang dihadapi masyarakat berpenghasilan rendah maupun calon pembeli rumah pertama. Kebutuhan terhadap rumah ada, tetapi pilihan unit yang bisa diakses semakin terbatas.
Ketua Real Estate Indonesia (REI) NTB, Hery Athmaja, membenarkan kondisi ini. Menurutnya, saat ini masyarakat memang mulai kesulitan mendapatkan unit rumah subsidi karena pembangunan baru belum berjalan optimal.
“Sekarang masyarakat sudah tidak mendapatkan (rumah), karena pembangunan tertunda,” kata Hery.
Hery mengatakan, kondisi ini tercermin dari penjualan rumah anggota REI NTB. Hingga saat ini, penjualan rumah baru berada di kisaran 2.000 unit, jauh di bawah capaian pada periode yang sama tahun sebelumnya yang telah mencapai sekitar 5.000 unit.
Penjualan yang masih bertumpu pada unit-unit lama membuat pasokan rumah baru semakin terbatas.
Dampaknya tidak hanya dirasakan masyarakat yang membutuhkan rumah, tetapi juga pengembang. Sejumlah anggota REI mulai berada dalam posisi bertahan karena tetap harus menanggung berbagai biaya operasional dan kewajiban kepada pihak ketiga, di tengah belum adanya kepastian terkait kawasan-kawasan yang boleh dibangun untuk perumahan. Ia menyebut proses penetapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) masih bergulir.
“Kita tanya daerah, daerah bilang pusat. Kita tanya pusat, pusat bilang daerah,” katanya.
Menurut Hery, penetapan RTRW menjadi salah satu hal yang diharapkan dapat segera diselesaikan. Kepastian tata ruang akan memberikan kejelasan bagi pengembang dalam menentukan kawasan yang dapat dikembangkan menjadi perumahan.
Jika penetapan tersebut segera dilakukan, pengembang dapat kembali bergerak dan masyarakat memiliki lebih banyak pilihan rumah yang bisa dipilih.
“Harapannya penetapannya disegerakan. Jadi masyarakat juga enak, bisa memilih rumah yang mereka mau,” ujarnya.
Kondisi ini pada akhirnya dapat memengaruhi harga rumah yang dibangun. Karena itu, ia berharap pemerintah dapat memberikan kepastian kawasan yang memang dapat dikembangkan untuk perumahan, tanpa mengganggu lahan produktif yang harus dilindungi.
Jika RTRW ini tidak cepat difinalkan. Jumlah kekurangan rumah untuk masyarakat akan semakin sanggat besar.
“NTB juga dikasi kuota besar untuk membangun rumah, 11 ribu unit dari pemerintah pusat. Tapai kalau tidak ada kejelasan RTRWnya sampai sekarang, bagaimana pengembang bisa membangun dan memenuhi target tersebut,” demikian Hery. (bul)
