Giri Menang (Suara NTB) – Bencana kekeringan di Lombok Barat (Lobar) meluas hingga akhir September 2026. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lobar mencatat 11.529 kepala keluarga kini terdampak kekeringan. Jumlah tersebut tersebar pada enam kecamatan, 21 desa, dan 80 dusun.
Untuk menangani warga terdampak, Pemkab dalam hal ini Wakil Bupati Lobar, Hj. Nurul Adha mengalokasikan anggaran pengadaan armada pendistribusian air pada APBD perubahan 2026 ini. Wabup dikonfirmasi usai paripurna Penetapan APBD Perubahan di Kantor DPRD Lobar, Selasa (29/9/2026) menyampaikan, tindakan cepat dalam penanganan kedaruratan bencana kekeringan telah dilakukan pihaknya.
“Setiap hari ada permintaan air dari warga, kita berupaya cepat penuhi,” kata Wabup.
Selain itu, guna percepatan pelayanan mendukung penanganan kekeringan ini menjadi prioritas dan telah masuk pada APBD perubahan. “BPBD kita alokasikan untuk pengadaan mobil tangki air, itu sudah masuk prioritas dianggarkan pada APBD perubahan,” sebutnya.
Selain itu, Damkarmat telah dianggarkan pada APBD untuk penanganan bencana kebakaran. Termasuk membentuk dua UPT berikut perangkat SDM dan pengadaan armada kebakaran.
Terpisah Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Lobar, Toni Hidayat menyampaikan, hingga saat ini sekitar 34.064 kepala keluarga terdampak dari seluruh angka tersebut.
“Per 28 September, wilayah terdampak sudah enam kecamatan, 21 desa, dan 80 dusun. Jumlah masyarakat terdampak mencapai 11.529 jiwa atau 34.064 KK,” kata Toni Selasa, 29 September 2026.
Angka tersebut menunjukkan cakupan kekeringan meningkat dibandingkan data pada bulan Agustus 2026.Meluasnya dampak membuat kebutuhan air bersih semakin besar. Karena itu, BPBD terus mendistribusikan air ke wilayah terdampak.
Toni menyebut distribusi tersebut berlangsung sejak 23 Juni 2026. Tanggal tersebut menjadi awal penetapan status siaga kekeringan di Lobar. “Sejak 23 Juni sampai kemarin, total air bersih yang sudah kami distribusikan mencapai 1.237.550 liter,” ujarnya.
Dengan demikian, distribusi air kini telah menembus lebih dari 1,2 juta liter. Namun, kebutuhan masyarakat juga terus meningkat seiring meluasnya wilayah terdampak.
Data terbaru menunjukkan penambahan wilayah terdampak cukup signifikan. Pada 4 Agustus 2026, BPBD mencatat kekeringan melanda 49 dusun. Saat itu, BPBD juga mencatat 11 desa terdampak pada lima kecamatan. Jumlah masyarakat terdampak kala itu mencapai 5.793 KK atau 15.427 jiwa.
Kini, cakupan terdampak meningkat menjadi 80 dusun dan 21 desa. Artinya, penanganan kekeringan kini menghadapi wilayah yang semakin luas.
Sementara itu, BPBD harus menjaga distribusi air tetap berjalan ke seluruh wilayah. Perluasan wilayah terdampak menunjukkan persoalan kekeringan belum mereda. Sebelumnya, Toni menyebut debit sumber air terus mengalami penurunan.
Kondisi tersebut membuat kebutuhan masyarakat terhadap air bersih semakin tinggi. Karena itu, BPBD mengandalkan distribusi air untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.Pada awal Agustus, BPBD mengerahkan empat hingga lima truk tangki secara bergilir. Armada tersebut melayani sekitar empat hingga lima dusun setiap hari.
Selain BPBD, sejumlah instansi juga membantu distribusi air bersih. Kolaborasi tersebut melibatkan BPBPK, PDAM Giri Menang, BWS, dan sejumlah instansi lainnya.Namun, distribusi air hanya menjadi langkah penanganan sementara. Meluasnya dampak menunjukkan perlunya langkah penanganan jangka panjang.
Apalagi, jumlah masyarakat terdampak kini mencapai 34.064 jiwa. Angka tersebut membuat kebutuhan air bersih semakin mendesak bagi pemerintah daerah. (her)
