Oleh:
[Mukhlishin]
[Dosen Fakultas Agama Islam Universitas
Muhammadiyah Mataram dan Pemerhati Pendidikan Tinggi]
Menjelang pemilihan rektor, suhu di lingkungan kampus kerap memanas. Kesejukan justru saya temukan dalam kolom Firman Noor bertajuk “Secercah Harapan dari Gontor”. Kolom itu merekam sikap KH Hasan Abdullah Sahal, pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor, di hadapan para pemimpin negara beberapa waktu lalu. Pandangannya disampaikan secara lugas tanpa kehilangan kesantunan, bahkan diselingi humor.
Sang kiai menyinggung kecenderungan mencari muka kepada penguasa, menyatakan siap dikritik para santri bila tidak lagi bersikap egaliter, lalu menyalami Presiden dengan hangat sambil tetap berdiri tegak.
Kisah itu bagaikan cermin bagi dunia kampus. Pemandangan sebaliknya tidak jarang mewarnai musim pemilihan pimpinan perguruan tinggi, mulai dari lorong fakultas hingga grup percakapan daring. Kebiasaan buruk pesaing diumbar, bahkan hingga menyeret perkara paling pribadi yang semestinya tidak pernah menjadi konsumsi publik. Sebagian sibuk menonjolkan diri, sebagian memilih apatis, sebagian lagi tampil jemawa, dan tidak sedikit yang bergerak senyap di balik layar. Hal ini membuat batin saya berbisik, bila seorang kiai besar bersedia dikritik santrinya, mengapa kita, insan kampus, enggan dikritik, tetapi gemar membongkar aib sesama?
Saya tidak menulis sebagai orang yang merasa paling benar. Sebagai bagian dari sivitas akademika, saya pun perlu lebih dahulu bercermin. Posisi “netral” menyimpan godaannya sendiri. Menonton sambil berbisik, meneruskan pesan berantai tanpa tabayun (klarifikasi), atau diam-diam membaca arah angin demi kedudukan sesudahnya. Anggaplah tulisan ini sebagai ajakan bermuhasabah, dan orang pertama yang saya ajak adalah diri saya sendiri.
Muhasabah itu dapat dimulai dengan mengenali kembali jati diri perguruan tinggi. Kampus sesungguhnya memiliki DNA dengan dua untai yang cukup kuat untuk meredakan ketegangan semacam itu. Untai pertama adalah tradisi ilmiah. Setiap semester, kita mengajarkan kepada mahasiswa bahwa menyerang pribadi, alih-alih argumennya, merupakan sesat pikir yang disebut ad hominem. Kalau sering menulis di Jurnal ilmiah, penerepannya disebut blind review, yakni penilaian naskah tanpa mengetahui identitas penulisnya agar yang ditimbang semata-mata mutu gagasan. Ironisnya, pada masa suksesi, ad hominem justru dipraktikkan secara berjemaah.
Untai kedua adalah etos kepemimpinan pendidikan yang diwariskan Ki Hadjar Dewantara: ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani. Pemimpin memberi teladan dari depan, membangun semangat dari tengah, dan memberi dorongan dari belakang. Etos itu menempatkan jabatan sebagai amanah untuk dipikul, bukan piala untuk diperebutkan. Sayangnya, menjelang suksesi, sebagian dari kita sibuk bermain di belakang, bukan untuk mendorong, melainkan untuk menjatuhkan.
Perlu ditegaskan, kritik bukanlah musuh. Suksesi justru memerlukan sikap kritis untuk menimbang rekam jejak, menguji visi, dan mempertanyakan janji. Tanpa kritik, pemilihan hanya akan menjadi ritual pergantian jabatan. Persoalannya, kritik kita kerap salah alamat. Sasarannya semestinya gagasan dan kinerja, bukan aib dan pribadi. Persaingan yang sehat adalah berlomba dalam kebaikan, bukan berlomba membuka aib. Kiai Sahal telah memberi contoh bahwa kritik dapat tetap tajam tanpa melukai dan tegas tanpa kehilangan kehangatan.
Kekeliruan semacam itu telah lama diwaspadai dalam berbagai tradisi etika, termasuk khazanah Islam. Imam al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menyebut ada dua puluh bencana lisan (afat al-lisan). Hari ini, sebagian daftar itu seolah ditulis khusus untuk musim suksesi. Pergunjingan, adu domba (namimah), penyebaran rahasia orang, sikap bermuka dua, hingga pujian yang berlebihan. Pergunjingan dan adu domba merobek persaudaraan. Penyebaran rahasia orang merendahkan martabat. Sikap bermuka dua melahirkan manuver di balik layar, sedangkan pujian yang berlebihan menyuburkan budaya mencari muka. Jika diurutkan semuanya bermuara pada satu penyakit, kita sibuk menghitung cela orang lain, padahal muhasabah berarti menghitung diri sendiri.
Al-Qur’an menegur penyakit itu dengan kalimat pendek, tetapi menghunjam: “Janganlah kamu menganggap dirimu suci; Dialah yang paling mengetahui siapa yang bertakwa” (QS An-Najm: 32). Ayat ini menyentuh dua kebiasaan sekaligus, yaitu meninggikan diri sendiri dan merasa cukup bersih untuk mengadili orang lain. Tidak seorang pun di antara kita yang bebas dari cela. Seandainya setiap aib dibuka, tidak satu pun dari kita layak memimpin, bahkan mungkin tidak layak memilih.
Kita juga perlu jujur menghitung ongkosnya. Suksesi akan segera berlalu, sementara luka yang ditorehkan dapat bertahan bertahun-tahun. Siapa pun yang terpilih akan memimpin kampus yang sama, bersama dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa yang sama. Apabila persaingan dibiarkan menjadi upaya saling menghabisi, pepatah lama akan menemukan pembuktiannya. Menang jadi arang, kalah jadi abu. Kerugian itu tidak hanya ditanggung para kandidat, tetapi seluruh sivitas akademika. Bukankah akreditasi menuntut soliditas, riset membutuhkan kolaborasi, dan mahasiswa berhak memperoleh teladan?
Meski demikian, harapan belum padam. Masih banyak insan kampus yang memilih menahan diri, menolak meneruskan kabar yang belum jelas kebenarannya, dan tetap bekerja sebagaimana mestinya. Tidak sedikit pula perguruan tinggi yang mampu melewati suksesi dengan teduh, bahkan menjadikannya momentum konsolidasi. Artinya, berbeda pilihan tanpa harus terbelah bukanlah hal yang mustahil.
Karena itu, izinkan saya menawarkan beberapa ikhtiar sederhana yang, sekali lagi, pertama-tama saya tujukan kepada diri sendiri.
Pertama, menyepakati gencatan aib. Mari berhenti memproduksi, meneruskan, dan mengomentari urusan pribadi siapa pun. Rasulullah SAW berpesan, siapa yang menutupi aib saudaranya, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat (HR Muslim). Namun, menutupi aib tidak berarti menutup mata. Setiap dugaan pelanggaran serius yang berkaitan dengan kelayakan memimpin tetap perlu ditangani, lengkap dengan bukti. Tempatnya adalah saluran yang sah dan berwenang, seperti panitia pemilihan atau dewan etik, bukan grup percakapan. Saluran itu pun harus jelas, terjaga kerahasiaannya, dan ditindaklanjuti secara adil agar tidak ada lagi alasan untuk menghakimi seseorang di media sosial.
Kedua, memindahkan persaingan ke gelanggang gagasan. Alih-alih menonjolkan diri melalui klaim, biarlah para kandidat diuji dalam forum terbuka dengan pertanyaan yang benar-benar penting bagi kampus, seperti arah akreditasi, iklim riset, kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan, layanan kemahasiswaan, tata kelola keuangan, serta pengabdian kepada masyarakat. Forum semacam ini sekaligus mengundang kita yang selama ini memilih apatis, sebab ruang yang ditinggalkan suara jernih akan selalu diisi bisik-bisik yang keruh.
Ketiga, memastikan proses tetap terang. Mari menghormati statuta dan tata tertib pemilihan serta menjauhi praktik menukar dukungan dengan janji jabatan. Pada titik ini, para pemegang jabatan struktural yang tidak ikut berkontestasi semestinya menjadi yang pertama memberi teladan untuk menjaga jarak yang sama dengan semua kandidat, tidak menggunakan kewenangan dan fasilitas untuk mengarahkan pilihan, serta tidak sibuk mencari muka kepada calon pemenang.
Keempat, menyiapkan rekonsiliasi sejak awal. Siapa pun yang kelak menerima amanah, semua pihak kembali berada dalam satu barisan. Yang terpilih memimpin dari depan, sementara yang belum terpilih tetap dapat membangun semangat dari tengah dan mendorong dari belakang, sebagaimana pesan Ki Hadjar Dewantara. Tidak perlu ada penyingkiran terhadap mereka yang berbeda pilihan. Jika selama ini ad hominem dipraktikkan secara berjemaah, kini saatnya kebersamaan dirajut kembali. Alangkah sejuknya apabila para kandidat duduk dalam satu forum, berjabat tangan di hadapan sivitas akademika, dan menyatakan kesiapan menerima apa pun hasilnya sebelum keputusan diumumkan. Sebagaimana gestur Kiai Sahal, isyarat sederhana semacam itu dapat berbicara lebih lantang daripada seribu imbauan.
Kita telah sepakat, suksesi hanyalah satu babak dalam perjalanan panjang sebuah kampus. Yang akan dikenang tentu bukan semata siapa yang terpilih, melainkan bagaimana kita memilih. Kita mesti banyak belajar bahwa kritik dapat berjalan seiring dengan kesantunan dan bahwa pemimpin yang baik membuka diri untuk dikritik. Kini giliran dunia kampus membuktikan bahwa pemimpin dapat dipilih dengan nalar yang jernih dan adab yang terjaga. Melalui cara itulah, perguruan tinggi dapat terus tumbuh sebagai rumah ilmu yang unggul, beradab, dan bermartabat.
