RUMAH Sakit Umum Daerah (RSUD) NTB mengalokasikan sekitar Rp21 miliar dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) untuk pengadaan alat kesehatan (alkes). Dari nilai tersebut, baru terealisasi sekitar Rp6,5 miliar, sisanya masih dalam proses.
Demikian disampaikan Direktur RSUD NTB, Asrul Sani. Ia menjelaskan, dari 21 miliar tersebut, pihaknya mengadakan sekitar 70 alat kesehatan. Beberapa alat kini sudah dilakukan uji coba, ada juga yang sedang dalam proses pengadaan, hingga kontrak pembelian.
“Saat ini yang sudah terealisasi sekitar Rp6,5 miliar dan terus berproses. Ada yang barangnya sedang datang, ada yang belum datang, ada yang belum kontrak, dan ada juga yang sedang uji coba alat,” ujarnya, kemarin,
Menurutnya, pengadaan alkes tidak dilakukan sekadar untuk menambah jumlah peralatan di rumah sakit. Setiap pembelian harus mempertimbangkan kebutuhan pelayanan, kemampuan operasional, hingga kesiapan sumber daya manusia (SDM).
“Alat-alat ini merupakan alat yang mahal. Kita menyesuaikan dengan kemampuan dan operasional, kemudian pemanfaatannya serta optimalisasinya. Jadi, tidak hanya berdasarkan keinginan untuk membeli alat, tetapi harus sesuai kebutuhan,” tegasnya.
Pihaknya memastikan, alat yang masuk dalam pengadaan telah disesuaikan dengan kebutuhan layanan RSUD NTB. Selain itu, rumah sakit juga telah memiliki SDM yang mendukung pengoperasian alat tersebut. “Alat-alat ini juga harus sesuai dengan kebutuhan layanan yang ada di rumah sakit,” ucapnya.
Adapun proses pembayaran pengadaan alat tidak dilakukan sekaligus. Pembayaran mengikuti tahapan dan progres pengadaan masing-masing alat.
Pengadaan tersebut mencakup berbagai peralatan penunjang pelayanan kesehatan. Di antaranya USG, ventilator, serta sejumlah peralatan medis lainnya. Sebagian besar alat yang dibutuhkan rumah sakit tersebut berasal dari luar negeri.
Beberapa alkes dibeli dari luar negeri, ia mengaku, pihaknya tidak mempersoalkan negara asal alat selama memenuhi spesifikasi dan kebutuhan pelayanan. Terlebih, saat ini banyak merek alat kesehatan yang produksinya tersebar di berbagai negara, termasuk China. “Rata-rata alat ini berasal dari luar negeri,” tambahnya.
Sementara terkait peralatan MRI, pihak RSUD Provinsi NTB memastikan tidak ada penambahan unit dalam pengadaan kali ini. Sebelumnya, sempat muncul informasi mengenai salah satu mesin MRI yang mengalami kerusakan. Namun kerusakan tersebut telah ditangani. RSUD Provinsi NTB saat ini memiliki dua unit MRI dan keduanya telah diperbaiki. “MRI itu kan kita punya dua, sudah diperbaiki,” ungkapnya.
Mantan Kepala Dispora Lombok Timur itu mengatakan, pengadaan alat baru akan dilakukan apabila benar-benar dibutuhkan dan didukung kesiapan operasional. Hal tersebut penting karena alkes memiliki nilai investasi yang cukup besar.
Untuk mencegah persoalan dalam pelaksanaan pengadaan, RSUD Provinsi NTB memastikan seluruh proses dilakukan sesuai regulasi. Pengeluaran anggaran juga diklaim dilakukan secara disiplin dan melalui mekanisme evaluasi. Rumah sakit telah membentuk tim yang bertugas mengevaluasi setiap usulan pengadaan alat. Tim tersebut akan menilai apakah alat yang diminta memang layak dan dibutuhkan untuk menunjang pelayanan.
“Misalnya terkait permintaan alat dan sebagainya, mereka yang memutuskan apakah pengadaan itu layak untuk dilaksanakan. Kemudian kita tindak lanjuti. Pembelian dan sebagainya sudah direncanakan,” tutupnya. (era)
