Mataram (Suara NTB) – Inflasi NTB yang mencapai 4,18 persen secara tahunan pada September 2026 dinilai dapat menghambat upaya pemerintah menurunkan angka kemiskinan. Kondisi ini perlu mendapat perhatian serius, terutama di daerah yang memiliki akses pekerjaan lebih terbatas.
Pengamat Ekonomi Universitas Mataram (Unram), Dr. M. Firmansyah mengatakan tingginya inflasi akan semakin menyulitkan masyarakat miskin memenuhi kebutuhan hidup karena kenaikan harga menggerus daya beli.
“Kalau inflasi tetap tinggi, upaya menurunkan angka kemiskinan akan semakin berat,” kata Firmansyah, Kamis, 1 Oktober 2026.
Ia menyoroti perbedaan tingkat inflasi antardaerah di NTB. Pada September 2026, inflasi Kota Bima tercatat 4,76 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan Kota Mataram yang berada di level 3,73 persen. Selisihnya sekitar satu persen.
Menurutnya, tingginya inflasi di Kota Bima perlu menjadi perhatian karena daerah tersebut memiliki akses pekerjaan yang relatif lebih terbatas dibandingkan Mataram. Ketika harga kebutuhan meningkat sementara kesempatan memperoleh pendapatan terbatas, tekanan terhadap masyarakat berpenghasilan rendah akan semakin besar.
“Dengan minimnya akses pekerjaan dibanding Mataram, tentu menjadi catatan bagi pemerintah untuk menjaga inflasi tidak tinggi di ujung timur NTB ini,” ujarnya.
Berdasarkan data BPS NTB, inflasi tahunan NTB pada September 2026 mencapai 4,18 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) 113,26. Inflasi tertinggi terjadi di Kota Bima sebesar 4,76 persen dan terendah di Mataram sebesar 3,73 persen.
Inflasi tersebut terjadi pada seluruh 11 kelompok pengeluaran. Kelompok makanan, minuman dan tembakau mengalami inflasi 5,18 persen. Sementara kenaikan tertinggi terjadi pada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya yang mencapai 11,06 persen.
Kelompok transportasi juga mengalami inflasi 3,70 persen, perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga 3,46 persen, serta informasi, komunikasi dan jasa keuangan 3,30 persen.
Secara bulanan, inflasi NTB pada September tercatat 0,36 persen, sedangkan inflasi tahun kalender mencapai 2,72 persen.
Firmansyah berharap pemerintah daerah memperkuat koordinasi untuk menjaga kelancaran pasokan antardaerah. Daerah yang memiliki kelebihan pasokan, menurutnya, dapat membantu memenuhi kebutuhan daerah lain yang mengalami kekurangan.
“Semoga koordinasi antardaerah berjalan, sehingga bisa saling mengisi pasokan yang berlebih ke daerah yang kurang,” katanya.
Ia menilai persoalan inflasi perlu diseriusi karena dampaknya tidak hanya terhadap harga barang, tetapi juga terhadap daya beli dan kemampuan masyarakat keluar dari kemiskinan. (bul)
