Giri Menang (Suara NTB) -DPRD Lombok Barat (Lobar) menyoroti para pejabat di lingkup Pemkab dan masyarakat yang tinggal di perumahan yang tak mau ber-KTP Lobar. Mereka diminta segera ber-KTP Lobar. Terutama pejabat yang harusnya menjadi contoh teladan bagi masyarakat yang diminta agar ber-KTP Lobar.
Pasalnya, KTP ini mempengaruhi fiskal daerah khususnya dana alokasi umum (DAU) yang diperoleh Lobar. Anggota DPRD Lombok Barat, Dr. Syamsuriansyah menyorot banyaknya warga luar terutama yang tinggal di perumahan tak mau ber-KTP Lobar. Seperti temuannya di satu perumahan di Desa Kuranji Dalang, Kecamatan Labuapi, penghuninya bisa mencapai 1.000 lebih KK.
“Itu tidak ber-KTP Lobar. Oleh karena itu saya mengimbau kepada kita semua yang merasa masih ber-KTP di luar Lobar, ayo kita sadar diri, kita introspeksi diri,” kata dia.
Terlebih lagi, jajaran pejabat Pemkab Lobar yang tidak ber-KTP Lobar. Jika selama ini para pejabat mengimbau atau mengajak masyarakat ber-KTP Lobar, sementara pejabat yang menjabat di Pemkab Lobar masih ber-KTP luar. Hal ini dinilai mencederai komitmen bersama untuk membangun Lobar.
“Saya saja ini contohnya selalu dibilang orang luar, tetapi buktinya saya membuktikan komitmenn saya ber-KTP Lobar dan tinggal di Lobar. Pajak-pajak saya bayar di Lobar,” tegas Ketua Perindo Lobar ini.
Sebaliknya, jika pejabat tinggal di Mataram maka tentu belanja di Mataram dan bayar pajak pun di Mataram. Untuk itu pihaknya memberikan solusi kepada pejabat Lobar tapi ber-KTP luar, tidak masalah tinggal di Mataram tetapi KTP dan memiliki rumah tempat tinggal juga di Lobar.
“Segera pindah KTP ke Lobar dan saya minta kepala dinas dukcapil ayo Kita dorong teman-teman pejabat Lobar ini segera pindahkan KTP-nya. Bisa sehari kok pindah KTP,” ujarnya.
Terkait dampak warga ber-KTP Lobar ini sangat banyak. Terutama pada fiskal daerah yang salah satu indikator penentuannya dari jumlah penduduk. Ketika warga banyak tidak ber-KTP Lobar maka tidak bisa memberikan peningkatan DAU. Belum lagi dampak sosial kemasyarakatan hingga IPM dari sisi rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah.
Selain itu dari sisi politis, jika warga ber-KTP Lobar maka bisa berpotensi menambah kursi di DPRD. Sehingga KTP ini bukan masalah kecil. “Sederhana, tapi dampaknya sangat besar untuk kemajuan fiskal Lobar,” tegasnya. (her)
