Sumbawa Besar (Suara NTB) – Pemkab Sumbawa mulai memetakan calon siswa untuk sekolah rakyat yang akan dibangun di Kecamatan Labuhan Badas. Berdasarkan data tercatat sekitar 27.000 kepala keluarga (KK) yang berada di desil 1 dan desil 2 kemiskinan ekstrem.
“Calon siswa sekolah rakyat 3.000 orang, sehingga kita akan lakukan pendataan terhadap 27.000 KK desil 1 dan 2 kemiskinan ekstrem,agar mereka bisa menyekolahkan anaknya,” kata Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bapperida Kabupaten Sumbawa, Dr. Rusmayadi, Senin (5/10).
Ia berharap dari 27.000 KK tersebut minimal 70 persennya memiliki anak sekolah, sehingga kapasitas sekolah yang disiapkan sekitar 3.000 calon siswa bisa dipenuhi secara mandiri oleh daerah tanpa menerima distribusi dari kabupaten/kota lain.
Pihaknya segera berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa, untuk melakukan verifikasi dan validasi calon penerima program pusat tersebut. Selain itu, Disos juga selaku OPD pelaksana diminta menyiapkan petunjuk pelaksanaan program tersebut.
“Proses verifikasi dan validasi data calon siswa di Dinsos,termasuk skema penerimaan tetap mengacu ke Kemensos,” ucapnya.
Disinggung rencana pembangunan gedung sekolah rakyat tersebut, Rusmayadi mengaku berdasarkan informasi terbaru bahwa pembangunan sekolah rakyat masih dalam tahap penyusunan dokumen perencanaan di Kementerian Pekerja Umum Republik Indonesia. Pihaknya berharap pekerjaan fisik bisa dilaksanakan di bulan November,sehingga sebelum penerimaan siswa baru bangunan bisa dimanfaatkan.
“Kita di daerah hanya sebagai penerima manfaat saja. Semua persyaratan sudah kita penuhi seperti pembangunan jalan ke lokasi sudah selesai,” ujarnya.
Sementara untuk kebutuhan anggaran pembangunan sekolah rakyat diprediksi sekitar Rp 800 miliar. Anggaran itu disesuaikan dengan jumlah siswa serta konsep boarding school atau sistem asrama yang akan diterapkan. Menurut dia, sekolah rakyat ini sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk pemerataan pendidikan di seluruh Indonesia, sehingga seluruh fasilitas yang dibutuhkan ditanggung negara.
“Sekolah rakyat ini sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam memberikan pemerataan pendidikan di seluruh Indonesia. Karena fasilitas sekolah rakyat ini akan dilengkapi oleh pemerintah,” ujarnya. (ils)
