Giri Menang (Suara NTB) – Kekeringan berkepanjangan yang menimpa daerah Lombok Barat (Lobar) berdampak terhadap sekitar 34 ribu jiwa penduduk di 82 dusun. Tidak saja krisis air, para petani juga ikut terdampak. Banyak petani di Lobar, tidak bercocok tanam karena tidak ada air irigasi untuk mengairi lahan pertanian.
Akibatnya, muncul kekhwatiran terjadi kerawanan pangan di beberapa daerah terdampak parah. Terutama jika hujan tidak turun hingga akhir tahun ini. Misalnya di Desa Banyu Urip, sebelumnya petani di desa itu bisa menanam satu kali sampai dua kali setahun.
“Tetapi sekarang ini tidak bisa sama sekali digarap hampir tiga bulan terakhir. Ada petani nekat menanam, pasti tanamannya mati (gagal),” ujar Kepala Desa Banyu Urip, H. Selamat Riadi, akhir pekan kemarin.
Ia menyebutkan, hampir ribuan jiwa di antaranya petani yang tidak bisa menanami lahan sawahnya seluas 120 hektare. Di tengah situasi ini, ia risau jika sampai bulan November tidak hujan, maka petani bisa-bisa tidak mampu mendapatkan hasil panen berkepanjangan untuk kebutuhan sehari-hari. “Sehingga rawan pangan, karena tidak bisa produksi (bercocok tanam),” katanya.
Terlebih lagi, petani di desa itu notabene mata pencariannya dari sektor pertanian. Selama tiga bulan tidak bisa bercocok tanam, maka penghasilan mereka hilang.
Mengantisipasi hal ini, pihaknya pun sangat berharap pada pemerintah, baik kabupaten, provinsi hingga pusat agar membantu atau intervensi petani setempat.
Sementara itu, berdasarkan data Posko Tanggap Darurat Bencana kekeringan di BPBD, terdapat 22 desa dan 82 dusun terdampak kekeringan. “KK yang terdampak 11.802 KK atau 34.771 Jiwa,” sebut Kepala Pelaksana BPBD Lobar, Ramadhan Harianto.
Ia menyebut, jumlah air yang disalurkan kepada masyarakat sebanyak 1.510.400 liter. Untuk memudahkan distribusi air, pihaknya juga membagikan 20 buah tandon dengan kapasitas 2.200 liter dan 3 buah berkapasitas 5.300 liter untuk 10 desa skala prioritas. Terkait penanganan lahan pertanian, semua OPD teknis masuk dalam Tim Komando kekeringan sehingga langkah-langkah penanganan berada di OPD teknis terkait.
Sementara, laporan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kepada Posko Tanggap Darurat Bencana Kekeringan, belum menerima lahan pertanian yang gagal panen atau puso akibat kekeringan. Padahal kondisi di lapangan, petani mengalami gagal panen bahkan tidak bisa menanami sawahnya.
Saat ini, Ramadhan Harianto menyampaikan, BPBD hanya fokus pada kebutuhan mendasar ketersediaan air bersih. Sedangkan terkait produksi dan gagal panen lebih jelasnya secara teknis ada di dinas terkait karena OPD tersebut masuk dalam Tim Komando Kekeringan.
Ia menjelaskan secara teknis Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan (KPKP) sudah menggunakan dana Belanja Tak Terduga (BTT). Sedangkan untuk Dinas Pertanian sejauh ini tidak mengajukan RKB rencana Kebutuhan Belanja pada pos anggaran BTT.
Sementara itu, sejumlah petani mengaku mengalami gagal panen. Seperti dialami warga Desa Kuripan Timur, Kecamatan Kuripan, Lobar krisis air hingga gagal panen akibat musim kemarau yang melanda selama hampir tiga bulan terakhir. “Kami menanggung kerugian jutaan rupiah,” aku Sayani, warga Dusun Rarangan.
Ia memiliki lima petak sawah seluas 25 are yang ditanami jagung dan kacang hijau mengalami gagal panen. Akibat gagal panen itu, ia pun menanggung kerugian hingga Rp2-3 juta untuk tanaman jagung. Belum ditambah dengan tanaman kacang hijau, pupuk, dan bibit.
Ia mengatakan, gagal panen disebabkan suplai air dari bendungan di wilayah Lombok Tengah (Loteng) terhambat. Selain untuk irigasi pertanian, warga juga mengalami krisis air akibat sumur-sumur kering selama beberapa bulan terakhir. Akibat krisis air ini, warga terpaksa membeli air galon di warung. (her)
