Mataram (Suara NTB) – Program prioritas nasional, Makan Bergizi Nasional (MBG) dinilai berkontribusi pada penurunan tingkat pengangguran di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Program ini dinilai membuka lowongan pekerjaan baru, serta dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di Bumi Gora.
Kabid Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II Kanwil Perbendaharaan NTB, Adi Widyandana, mengatakan keberadaan MBG memberikan dampak ekonomi melalui keterlibatan para pemasok bahan pangan dan pelaku usaha lokal.
Menurutnya, operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah membuka peluang bagi supplier dari tingkat desa, pelaku UMKM, hingga pemasok di tingkat kabupaten yang berada di wilayah NTB.
“MBG ini benar-benar sudah secara analisis berdampak pada perekonomian di NTB. Pertama, menggerakkan para supplier yang ada di sekitar SPPG, entah itu supplier dari desa, UMKM desa, atau supplier kabupaten selama tidak keluar dari NTB. Jadi sudah menggerakkan perekonomian NTB,” ujarnya, Selasa (20/10).
Ia menjelaskan, alokasi anggaran MBG sebesar Rp4,6 triliun juga memberikan dampak terhadap penyerapan tenaga kerja, terutama dalam operasional dapur SPPG. Sejumlah posisi dalam pelaksanaan program tersebut melibatkan tenaga kerja yang memperoleh upah, mulai dari pengurus SPPG hingga relawan yang bertugas memasak dan tenaga pengolah makanan.
“Program ini sudah ikut membantu mengurangi pengangguran, meningkatkan tenaga kerja, dan menyerap bagian dari upaya penyerapan tenaga kerja,” terangnya.
Adi menilai MBG berpotensi mendukung upaya pengurangan kemiskinan melalui perputaran ekonomi dan terbukanya kesempatan kerja bagi masyarakat. Di sisi lain, program ini tetap mengemban tujuan utama untuk meningkatkan pemenuhan gizi penerima manfaat sebagai bagian dari upaya penanganan stunting.
Meski memberikan dampak positif, ia menilai pelaksanaan MBG tetap membutuhkan pengawasan serta evaluasi secara berkelanjutan. Hal ini mengingat program tersebut dijalankan dalam skala besar dan membawa perubahan yang cukup signifikan.
“Bagaimanapun program yang berjalan secara masif pastinya di sana-sini banyak kekurangan. Menurut saya wajar. Yang penting evaluasinya terus dilakukan, pengawalan dari seluruh pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah,” ungkapnya.
Pengendalian Inflasi Perlu Diperkuat
Selain menyoroti dampak ekonomi dan ketenagakerjaan, Adi turut menanggapi anggapan bahwa pelaksanaan MBG dapat memicu kenaikan inflasi di daerah. Ia menjelaskan, tekanan inflasi pada dasarnya berkaitan dengan keseimbangan antara permintaan dan ketersediaan barang. Apabila permintaan meningkat, sementara pasokan tidak mencukupi, kondisi tersebut berpotensi mendorong kenaikan harga.
Karena itu, Adi mendorong tim pengendalian inflasi daerah, termasuk Bank Indonesia (BI) dan pemerintah daerah, untuk memastikan ketersediaan pasokan bahan pangan tetap terjaga. Upaya tersebut perlu didukung distribusi yang lancar serta intervensi langsung ketika terjadi ketidakseimbangan pasar.
Ia juga menyarankan pemerintah daerah mengoptimalkan anggaran untuk pelaksanaan pasar murah dan Gerakan Pangan Murah (GPM). Selain itu, koordinasi dengan Bulog dinilai penting untuk menjaga keseimbangan pasokan bahan baku yang dibutuhkan masyarakat maupun pelaksanaan program MBG.
“Bulog bisa memasifikan karena gudangnya masih penuh. Selain itu, pastikan distribusi dan edukasi kepada masyarakat agar tidak panik,” pungkasnya. (era)
