Mataram (Suara NTB) – Perbaikan sejumlah ruas jalan di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terkendala. Hal ini menyusul kelangkaan aspal sebagai media pengaspalan jalan yang langka sejak akhir Juli hingga puncaknya pada bulan September kemarin. Bahkan, hingga saat ini pengadaan semen di NTB pun masih ada kendala.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Kawasan Permukiman (PUPRKP) NTB, Lalu Kusuma Wijaya, mengatakan Dinas PUPRKP menangani sekitar 20 titik ruas jalan yang rusak di NTB dengan total anggaran mencapai Rp15 miliar. Rp9 miliar dianggarkan di APBD murni.
Dari 20 titik ruas jalan itu, beberapa jalan telah diperbaiki, sebagian jalan belum tertangani. Meski begitu, Pemprov NTB, katanya kembali mengusulkan anggaran perbaikan di APBD Perubahan senilai Rp6 miliar.
“Pasokan aspal kita masih belum ada. Aspalnya langka, kemarin kan semen langka. Kemarin juga masih belum normal. Belum normal sampai ke pengecer-pengecer kecil,” ujarnya di Kantor Gubernur NTB, Selasa (20/10).
Akibat kelangkaan ini, ia mengaku sempat menghubungi beberapa penyedia pasokan aspal seperti Asphalt Mixing Plant (AMP) untuk memproduksi campuran aspal panas (hotmix). Namun, kondisi di hampir semua kawasan sama, bahkan perusahaan besar sekelas AMP juga mengalami kekurangan stok.
“Kita itu kendalanya itu. Jadi ada sedikit keterlambatan. Kemungkinan aspalnya masih belum normal. Berarti beberapa rencana penanganan jalan, titiknya akan kita tangani lebih banyak di perubahan ini,” katanya.
Beberapa perbaikan ruas jalan yang direncanakan dilaksanakan di APBD murni di antaranya Pengkolan Pusuk, Sembalun, Kabupaten Lombok Timur. Ruas jalan di Bima, dua titik ruas jalan Lingkar Tambora di Dompu. Dan ruas jalan Rabakodo, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima.
“Jadi APBD Perubahan 2026 bisa membantu juga untuk menambah penanganan-penanganan hampir 20 titik yang kita tangani tahun ini,” ungkapnya.
Adapun dengan adanya kelangkaan ini, pihaknya berharap pasokan aspal dan semen segera kembali normal agar perbaikan puluhan ruas jalan di NTB bisa tuntas di akhir tahun ini. Walau begitu, pihaknya tidak menampik kelangkaan ini tidak hanya terjadi di NTB, namun terjadi juga di provinsi lain yang juga menyebabkan terjadinya keterlambatan perbaikan infrastruktur jalan.
Karena kelangkaan ini terjadi di hampir seluruh provinsi, Wijaya mengaku perusahaan AMP akan memprioritaskan penyaluran aspal ke daerah-daerah yang melaksanakan proyek infrastruktur besar yang telah memiliki kontrak. Sementara, kebutuhan aspal di NTB hanya untuk perbaikan-perbaikan kecil untuk memperbaiki ruas jalan.
“Kita kan di kegiatan pemeliharaan yang secara volume itu kan tidak terlalu besar. Tapi kalau namanya paket-paket pekerjaan kabupaten/kota pasti masuknya paket, mungkin prioritasnya karena ada perjanjian kerja mereka. Nah, bila mana tidak selesai, mereka kena penalti. Feeling saya itu, si AMP nya ini akan mendahulukan apa perikatan mereka. Karena berkonsekuensi hukum masalahnya itu kan,” bebernya.
Menurutnya, sejak terjadi kelangkaan ini, NTB seringkali tidak diprioritaskan dalam penyaluran kebutuhan aspal. Aspal dari AMP banyak disalurkan ke daerah-daerah lain yang sudah berkontrak dengan perusahaan tersebut. Meski begitu, ia yakin penanganan perbaikan puluhan ruas jalan di NTB tidak akan molor.
“Jadi kondisi itu yang menyebabkan penanganan kita jadi terkendala. Kalau molor, insya Allah enggak sih, karena kita dari sisi volume juga enggak terlalu banyak ya penanganan-penanganannya,” pungkasnya. (era)
