Selong (Suara NTB) – Bupati Lombok Timur (Lotim), H. Haerul Warisin, memastikan proses seleksi calon pejabat untuk mengisi sejumlah jabatan yang masih kosong di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lotim segera dilaksanakan. Pemerintah daerah menargetkan seluruh jabatan tersebut dapat terisi melalui pelantikan pada tahun 2026.
Bupati Lotim mengatakan, proses pengisian jabatan saat ini tengah berjalan. Sejumlah usulan yang sebelumnya diajukan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah mendapatkan persetujuan, sehingga proses selanjutnya dapat segera dilakukan.
Menurutnya, percepatan pengisian jabatan tersebut penting untuk mengakhiri kondisi kepemimpinan yang masih dijalankan oleh pelaksana tugas (Plt) di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD). “Karena banyak yang masih kosong, kita tidak perlu menunggu terlalu lama supaya tidak terkesan Plt terus. Makanya, kita harus segera melakukan pengisian jabatan,” ujar H. Iron, sapaan Bupati Lotim, menjawab media di Selong, Selasa (19/10/2026) malam.
Pemkab Lotim juga tengah mengusulkan sejumlah jabatan lainnya melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) agar seluruh proses pengisian dapat dituntaskan tahun ini.
Haerul berharap seluruh usulan yang diajukan memperoleh persetujuan sehingga pejabat definitif dapat segera ditetapkan dan dilantik. Dengan demikian, pelaksanaan tugas pemerintahan di masing-masing OPD dapat berjalan lebih optimal.
Berdasarkan data yang dihimpun, beberapa jabatan strategis di lingkungan Pemkab Lotim masih diisi oleh pelaksana tugas. Jabatan tersebut meliputi: Kepala Dinas Pariwisata Lotim, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. R. Soedjono Selong, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Lotim, dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Lotim.
Kekosongan jabatan definitif tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah karena posisi-posisi tersebut memiliki peran penting dalam pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan publik.
Dengan rencana percepatan seleksi dan pengisian jabatan, Pemkab Lotim berharap struktur birokrasi semakin optimal serta tidak terus bergantung pada pejabat berstatus Plt. Meski demikian, realisasi pengisian seluruh jabatan masih bergantung pada proses pengusulan dan persetujuan dari instansi terkait. (rus)
