Tanjung (Suara NTB) – Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP) Kabupaten Lombok Utara (KLU) optimis pembangunan gedung dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yaitu BPBD dan Inspektorat dapat diselesaikan tepat waktu. Hingga saat ini, dua gedung tersebut menunjukkan progres fisik masing-masing.
Plt. Kepala Dinas PUPR PKP KLU, Bambang Gunawan, ST., MT., melalui Kepala Bidang Cipta Karya, Rangga Wijaya, ST., kepada wartawan Selasa (20/10/2026) mengungkapkan, pembangunan gedung kantor BPBD KLU dan Inspektorat masih berproses tanpa hambatan. Mengacu pada sisa kontrak, pihaknya optimis kedua proyek tersebut dapat diselesaikan sebelum akhir tahun 2026.
“Pembangunan gedung Inspektorat sudah di atas 80 persen, BPBD lebih dari 60 persen. Kami optimis, sebelum bulan Desember sudah tuntas semua,” ucap Rangga.
Ia menjelaskan, Pemda KLU telah mengalokasikan pagu anggaran masing-masing Rp4,7 miliar untuk gedung BPBD KLU dan Rp4,5 miliar untuk gedung Inspektorat. Secara fisik, pelaksana Gedung Inspektorat masih harus melengkapi gedung dengan fasilitas pendukung di bagian interior ruangan.
Sementara pada gedung BPBD KLU, progres fisik lebih rendah karena adanya keterlambatan saat saat proses lelang. Dinas PUPR pada tahap tersebut masih harus melakukan penyesuaian dan peninjauan ulang terhadap rencana anggaran biaya (RAB), gambar teknis, serta harga satuan yang mengacu pada perencanaan sebelumnya.
“Lelang gedung BPBD juga berjalan lancar, cuman kemarin lelangnya agak mundur karena persiapan RAB dan gambar. Pemda perlu meninjau ulang dan memperbarui harga satuan,” jelasnya.
Rangga melanjutkan, pembangunan yang dikerjakan DPUPR pada tahap ini difokuskan pada penyediaan bangunan utama. Sedangkan pengadaan mebeler dan interior pelengkap akan direncanakan oleh Pemda pada anggaran 2027.
Bangunan utama juga didukung oleh fasilitas dasar. Seperti halaman dan area parkir. Namun, pemasangan kanopi untuk area parkir kendaraan masih menjadi bagian yang perlu dilengkapi pada anggaran tahun berikutnya.
Rangga mengakui, pada pembangunan gedung BPBD KLU yang saat ini sudah mencapai pengerjaan bagian atap, diperkirakan dapat berjalan lancar.
Ia juga menyebut, kondisi lahan pada lokasi gedung BPBD sedikit lebih rendah. Faktor tersebut memerlukan waktu dan biaya dalam proses penimbunan. Dampak lain dari besarnya biaya penimbunan adalah, pembangunan pagar keliling kantor belum dapat direalisasikan secara menyeluruh.
Rangga berharap kebutuhan tersebut dapat diakomodasi melalui alokasi anggaran pada tahun berikutnya, baik melalui BPBD maupun DPUPR sesuai dengan kebijakan dan ketersediaan anggaran.
Pihaknya juga menekankan agar pelaksana kegiatan dapat menyesuaikan pekerjaan dengan sisa waktu dan potensi hujan pada akhir tahun. Oleh karenanya, pelaksana diharapkan mendahulukan penyelesaian pekerjaan bagian atap sehingga pekerjaan di bagian dalam gedung masih dapat berjalan saat musim hujan. (ari)
