Mataram (Suara NTB) – Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) telah mengalirkan sekitar Rp7 triliun ke Provinsi NTB hingga 30 September 2026. Dana tersebut menopang sejumlah program prioritas pemerintah pusat, mulai dari Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), hingga penguatan ketahanan pangan dan energi.
Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran (PPA) II Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) NTB, Adi Widyandana, mengatakan, aliran anggaran dari pemerintah pusat tersebut menjadi salah satu bentuk dukungan fiskal bagi masyarakat NTB.
Hal itu disampaikan Adi di Kantor Kanwil DJPb NTB, Selasa, 20 Oktober 2026.
Dari sejumlah program yang didukung APBN, Makan Bergizi Gratis menjadi salah satu penerima anggaran terbesar. Hingga akhir September, realisasi anggaran program tersebut mencapai Rp4,6 triliun. Pelaksanaannya didukung 856 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan 1,86 juta penerima manfaat.
Selain MBG, pemerintah juga menyalurkan dukungan pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui program pembangunan tiga juta rumah. Realisasi anggaran program ini di NTB mencapai Rp299 miliar.
Anggaran tersebut disalurkan melalui tujuh bank penyalur dan melibatkan 138 kontraktor atau pengembang. Hingga periode pelaporan, sebanyak 2.241 unit rumah telah terbangun di 181 titik lokasi di NTB.
Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) juga menjadi bagian dari agenda pemerintah yang berkembang di daerah. Adi menyebutkan, terdapat 1.172 koperasi yang telah memiliki legalitas badan hukum di NTB. Kabupaten Lombok Timur tercatat memiliki jumlah terbanyak, yakni 255 unit.
Dari koperasi yang mulai menjalankan kegiatan usaha, tercatat sebanyak 232.681 transaksi dengan nilai mencapai Rp2,89 miliar.
Sementara itu, pembangunan sumber daya manusia melalui program Sekolah Rakyat telah menunjukkan perkembangan. Dari target delapan sekolah di NTB, lima sekolah telah berdiri dan beroperasi. Program yang tersebar di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa tersebut telah menyerap anggaran APBN sebesar Rp252,15 miliar.
Dukungan APBN juga diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan. Pemerintah menyiapkan peningkatan target pembangunan sektor pangan pada 2027, dari swasembada menuju kedaulatan pangan. Upaya ini menjadi bagian dari agenda pemerintah untuk memperkuat kemampuan daerah dan nasional dalam memenuhi kebutuhan pangan.
Di sektor energi, dukungan fiskal turut menopang penyediaan listrik bagi masyarakat. Adi menyebut rasio elektrifikasi NTB telah mencapai 99,66 persen. Artinya, masih terdapat sekitar 0,34 persen wilayah atau rumah tangga yang belum terjangkau listrik, sesuai indikator yang digunakan.
Dukungan APBN untuk subsidi listrik di NTB tercatat sekitar Rp1,2 triliun. (bul)
