Bima (Suara NTB) – Perpanjangan kontrak Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di lingkup Pemerintah Kabupaten Bima,akan mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja dan disiplin pegawai. Pegawai yang memiliki tingkat kehadiran rendah, termasuk yang tidak pernah masuk kerja, berpotensi tidak diperpanjang kontraknya.
Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Setda Kabupaten Bima, Suryadin mengatakan,evaluasi dilakukan untuk menilai kesesuaian kinerja PPPK Paruh Waktu dengan sasaran yang telah ditetapkan. Saat ini, pemerintah daerah masih mengumpulkan dokumen sasaran kinerja sebagai bahan penilaian.
“Kalau misalnya tidak pernah hadir, ya bisa dipertimbangkan untuk tidak diperpanjang. Itu merupakan amanat aturan dan Undang-Undang ASN,” ujarnya saat dikonfirmasi pada,Kamis (22/10).
Menurut Suryadin, tingkat kehadiran menjadi salah satu aspek yang dipertimbangkan dalam evaluasi. Pegawai dengan persentase kehadiran di bawah 50 persen berpotensi dibahas lebih lanjut oleh tim pembina aparatur.
Selain kehadiran dan disiplin, perpanjangan kontrak juga mempertimbangkan hasil penilaian kinerja masing-masing pegawai. Setiap pegawai memiliki sasaran kinerja yang menjadi acuan untuk menilai capaian pekerjaan selama menjalankan tugas.
“Makanya, mereka diminta menyampaikan sasaran kinerjanya, apa yang dilakukan selama setahun ini. Kalau kinerjanya bagus, bisa dipertimbangkan untuk diperpanjang kontraknya,” jelasnya.
Suryadin mengatakan, proses evaluasi masih berlangsung dan hasilnya belum ditetapkan. Saat ini, masing-masing pimpinan organisasi perangkat daerah diminta mengumpulkan data pegawai, terutama tenaga Pegawai Tidak Tetap (PTT) untuk selanjutnya ditelaah oleh BKD dan Diklat
Hingga berita ini ditulis, pihak BKD dan Diklat Kabupaten Bima belum memberikan tanggapan atas permintaan konfirmasi mengenai pelaksanaan dan hasil evaluasi PPPK Paruh Waktu. (hir)
