Sumbawa Besar (Suara NTB)-Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Sumbawa mempercepat proses pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Salah satunya dengan turun secara langsung ke desa untuk memastikan proses tersebut berjalan lancar.
“Data-data yang kita miliki saat ini sudah cukup lama, sehingga butuh pembaharuan, baik itu data yang bersumber dari DTKS dan P3KE. Perbaikan data ini menjadi penting dilakukan agar tidak terjadi masalah di masyarakat,” kata Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa, Iwan Sofyan kepada wartawan, Rabu (28/10).
Pembaharuan ini berkaitan dengan pendataan awal warga yang memiliki anak tetapi sudah pindah kartu keluarga (KK). Data awal ini selalu muncul, sehingga anak yang keluar dari KK tersebut masih tercatat di data awal. Selain itu kata Iwan, warga yang sebelumnya memiliki aset tetapi masih tercatat dalam sistem. “Seharusnya perubahan data ini diikuti dengan perubahan DTSEN tetapi tidak dilakukan, sehingga mereka tetap berada di desil 7-10 kemiskinan ekstrem.
Iwan menambahkan, masyarakat juga bisa melakukan sanggahan melalui aplikasi yang sudah disiapkan pemerintah. Akan tetapi, pengajuan sanggahan masih relatif kecil. Hal ini terjadi akibat informasi yang diberikan tidak secara menyeluruh. Karena jika mereka tidak melakukan sanggahan padahal kondisinya layak mendapatkan bantuan, maka program bantuan sosial seperti BPJS, KIP, dan program lainnya tidak bisa dinikmati.
“Memang berhentinya kepesertaan BPJS dan KIP bukan secara total dan bisa dibuka kembali. Namun selama mereka belum melakukan sanggahan maka data tersebut bisa dipastikan bisa diberhentikan secara permanen,” jelasnya.
Pihaknya juga masih menemukan nomor induk kependudukan milik warga digunakan untuk pendaftaran listrik subsidi. Parahnya kata dia, satu NIK memiliki 10 rekening listrik padahal yang bersangkutan berada di desil 1-4 kemiskinan ekstrem, sehingga dikeluarkan dari desil penerima program sosial.
Oleh karena itu, proses verifikasi dan validasi data dianggap sangat penting untuk dilakukan,sehingga masyarakat yang harus mendapatkan bantuan bisa merasakan manfaat program tersebut.
“Kami menargetkan dalam dua bulan kedepan proses verifikasi dan validasi data ini bisa tuntas. Kami juga akan terus gencar turun ke masyarakat untuk melakukan pembaharuan terhadap data tersebut,” tukasnya. (ils)
