Mataram (Suara NTB) – Pembangunan gedung baru DPRD Provinsi NTB direncakan secara bertahap. Hal itu dilakukan dikarenakan keterbatasan anggaran dari pemerintah pusat, sehingga pembangunan tidak bisa dilakukan sekaligus dalam satu kali penganggaran.
“Memang terkait dengan rencana kita untuk pembangunan kembali kantor DPRD NTB di tahun 2027. Hasil rapat kita tadi, di DPRD sendiri sudah ada pembicaraan anggaran yang disiapkan pemerintah dari APBN tidak mencukupi,” ujar anggota Komisi V DPR RI, H Mori Hanafi.
Dikarenakan keterbatasan anggaran tersebut, maka pembangunan gedung baru DPRD NTB yang akan dimulai pada tahun 2027 itu telah disepakati akan memperioritaskan pada pembangunan gedung perkantoran dulu. Sementara gedung penunjang seperti ruang rapat paripurna akan ditunda belakangan.
“Karena kondisi anggaran itu sehingga akhirnya ada pilihan, apakah kantor paripurna dulu atau perkantoran-nya dulu. Tapi dari hasil rapat koordinasi disepakati bahwa yang akan didahulukan yakni pembangunan gedung perkantoran dulu,” ungkap Mori.
Pertimbangannya, gedung perkantoran digunakan untuk aktivitas keseharian anggota dewan dan staf, sementara gedung paripurna hanya digunakan 2 hingga 3 kali dalam sebulan.
“Kantor itu adalah ke sehari-harian, sementara kalau paripurna mungkin sebulan dua kali, maksimal tiga kali. Jadi tadi sudah diputuskan insya Allah akan kita mulai di tahun 2027, mungkin di bulan Juni dan diperkirakan selesai di tahun 2028 bulan Juni,” jelasnya.
Terkait anggaran, Mori menyebut total kebutuhan anggaran mengalami peningkatan dari rencana awal Rp123 miliar menjadi Rp135 miliar. Kenaikan itu meliputi bangunan, landscape, hingga meubeler.
“Total keseluruhan anggaran yang dibutuhkan dari Rp123 miliar kemungkinan akan ada penambahan menjadi Rp135 miliar. Kekurangannya nanti menjadi atensi saya untuk bicara dengan teman-teman di pemerintahan supaya ada penambahan,” tegasnya.
Ia memastikan, anggaran APBN yang tersedia saat ini baru untuk gedung perkantoran empat lantai. Sementara untuk gedung paripurna yang didesain terpisah dengan luas hampir dua kali lipat dari gedung lama, belum ada anggaran.
“Desain nya memang terpisah. Ini gedung kantornya, ini paripurna-nya. Gedung perkantoran 4 lantai, paripurna-nya 2 lantai tapi desain-nya hampir 2 kali lipat dari yang sebelumnya. Untuk gedung paripurna-nya dari APBN di 2027-2028 belum ada anggarannya,” pungkasnya. (ndi)
