Mataram (Suara NTB) – Penghapusan dana Pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD NTB berdampak pada pembangunan infrastruktur daerah. Hal ini menyusul sebanyak 30 paket program yang bersumber dari DPRD NTB pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP) Provinsi NTB yang turut dicoret.
Pokir DPRD NTB di Dinas PUPRKP NTB biasanya digunakan untuk perbaikan infrastruktur. Misalnya perbaikan jalan, irigasi, dan sebagainya. Dengan penghapusan 30 paket ini, berdampak pada perbaikan infrastruktur daerah.
Kepala Dinas PUPRPKP NTB, Lalu Kusuma Wijaya, mengatakan anggaran 30 paket itu mencapai 25 miliar lebih. Puluhan paket proyek tersebut, merupakan Pokir dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Murni NTB 2026.
“Sekitar mungkin 30-an paket (diberhentikan), nilainya sekitar Rp20 miliar hingga Rp25 miliar,” ujarnya, Selasa (3/11).
Ia menjelaskan, pencoretan puluhan paket ini karena masalah administrasi. Seperti, ketidakjelasan lokasi pengerjaan proyek tersebut. Tidak berdasarkan by name by address (BNBA). “Itu karena banyak yang kondisinya itu salah-salah lokasi. Lokusnya tidak sesuai. Misalnya lokasi programnya di desa ini, tetapi tidak tercatat di kabupaten itu,” katanya.
Secara toral, jumlah paket proyek bersumber dari Pokir di Dinas PUPRPKP NTB sebanyak 800 paket. Ratusan paket ini dari APBD Murni NTB. Paket pokir ini rata-rata untuk perbaikan infrastruktur. Misalnya perbaikan jalan, irigasi, dan lain sebagainya. Sementara untuk paket pada APBD Perubahan 2026, tidak ada alias sudah dicoret semua.
“Di perubahan tidak ada. Sama sekali tidak ada karena sudah ada evaluasi KPK beberapa waktu lalu,” ucapnya.
Selain di Dinas PUPRKP, ratusan paket Pokir DPRD NTB di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Distanpangan) NTB juga turut dicoret. Pencoretan ini menyusul hasil evaluasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang meminta Pemprov mengevaluasi hibah dalam bentuk fresh money atau uang tunai, salah satu yang terdampak yaitu Pokir.
Kepala Distanpangan NTB, Lalu Mirza Amir Hamzah, tidak merincikan secara pasti jumlah Pokir yang dicoret di APBD Perubahan. Yang pasti, katanya jumlahnya mencapai lebih dari 100 paket. Pekerjaan yang bersumber dari Pokir, lanjutnya didominasi kegiatan pembangunan infrastruktur pertanian, seperti Jalan Usaha Tani dan Irigasi Pertanian. Adapun paket yang masih berjalan saat ini merupakan program yang masuk dalam APBD Murni.
Ia menegaskan, penghentian paket pada APBD Perubahan bukan semata-mata karena persoalan ketidaksesuaian alamat atau lokasi usulan, melainkan juga berkaitan dengan mekanisme dan hasil reviu Inspektorat. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah agar penerima manfaat tidak hanya kelompok yang sama setiap tahun.
“Kita sudah benahi sesuai rekomendasi dari KPK. Jangan sampai kelompok-kelompok itu saja yang dapat. Itu bukan untuk menghambat, tetapi mekanisme yang harus kita jalani bersama,” ujarnya. (era)
