Giri Menang (Suara NTB) – Kelanjutan optimalisasi atau perluasan lahan TPA Kebon Kongok Kacamatan Gerung, Lombok Barat (Lobar) belum ada titik temu, menyusul beberapa kali warga melakukan aksi demonstrasi sebagai bentuk penolakan terhadap rencana Pemprov NTB tersebut tak menghasilkan kesepakatan.
Kepala Desa Taman Ayu, Tajudin mengungkapkan, persoalan tersebut berawal dari sejumlah janji pembangunan dan pengelolaan sampah yang hingga kini belum sepenuhnya direalisasikan pemerintah. Artinya konsep yang disampaikan ke warga, tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Beberapa hal yang tidak sesuai komitmen pemerintah, ketika pembangunan landfill tahap awal direncanakan, pemerintah sempat mempresentasikan desain tiga dimensi (3D) yang menggambarkan fasilitas pengelolaan sampah dengan penataan lebih baik.
Sistem pengolahan yang dijanjikan juga bukan lagi menggunakan metode pembuangan terbuka atau open dumping, melainkan sanitary landfill maupun controlled landfill. Namun, realisasi di lapangan justru dinilai masih memperlihatkan praktik pembuangan terbuka. Akibatnya, volume sampah terus bertambah hingga mengalami kelebihan kapasitas atau overload, sehingga berpotensi memperbesar dampak terhadap lingkungan sekitar.
Ia menjelaskan, persoalan tersebut sebenarnya pernah dibahas dalam kesepakatan bersama pemerintah provinsi, termasuk ketika wakil gubernur masih menjabat. Dalam kesepakatan itu terdapat sejumlah kewajiban yang seharusnya ditindaklanjuti, salah satunya penyampaian laporan perkembangan pengelolaan TPA kepada pemerintah desa secara berkala. Akan tetapi, kewajiban penyampaian informasi tersebut disebut belum berjalan sebagaimana mestinya.
Ia mengaku pihak desa tidak pernah menerima laporan rutin sejak landfill baru mulai beroperasi. Padahal, informasi mengenai kapasitas tampung, perkembangan volume sampah, hingga kondisi operasional TPA sangat dibutuhkan pemerintah desa untuk memberikan penjelasan yang benar kepada masyarakat.
“Seharusnya ada laporan yang kami terima secara berkala. Dengan begitu, pemerintah desa memiliki informasi yang jelas untuk disampaikan kepada warga. Namun, sejak landfill baru dibangun sampai sekarang, laporan tersebut tidak pernah masuk ke kantor desa,” katanya.
Dikatakan, tidak terpenuhinya sejumlah kesepakatan tersebut menjadi salah satu faktor yang memperkuat ketidakpercayaan masyarakat. Karena itu, ketika muncul kembali rencana perbaikan maupun perluasan kawasan TPA Kebon Kongok, respons penolakan warga tidak bisa dilepaskan dari persoalan sebelumnya.
Ia menyebut, berbagai keberatan masyarakat sebenarnya telah dituangkan secara tertulis dalam dokumen pernyataan yang telah ditandatangani sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD). Isinya mencakup beragam tuntutan, mulai dari persoalan lingkungan, pemenuhan komitmen pembangunan, hingga fasilitas dan program pendidikan berupa beasiswa.
Menurutnya, tuntutan tersebut bukan sekadar persoalan tambahan fasilitas, melainkan bagian dari komitmen yang sebelumnya menjadi dasar penerimaan masyarakat terhadap pembangunan TPA. Salah satu hal yang masih menjadi sorotan ialah perbedaan antara desain awal dengan kondisi pembangunan yang dirasakan warga. Tajudin mencontohkan, dalam gambar perencanaan sebelumnya terdapat sejumlah fasilitas pendukung, termasuk area jogging track dan penataan kawasan yang lebih representatif.
Namun, fasilitas yang pernah diperlihatkan tersebut dinilai belum terwujud sebagaimana harapan masyarakat.
Tajudin menegaskan, pemerintah perlu menjadikan persoalan tersebut sebagai bahan evaluasi sebelum mengambil langkah lebih jauh terkait pengembangan TPA Kebon Kongok. Menurutnya, penyelesaian persoalan tidak cukup hanya melalui rencana pembangunan fisik atau perluasan lahan. Pemerintah juga harus memastikan seluruh komitmen terdahulu dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sebagai langkah awal, ia mendorong pemerintah membuka kembali dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), desain pembangunan sebelumnya, serta seluruh kesepakatan yang pernah dibahas dan disetujui bersama masyarakat.
Dokumen tersebut dinilai penting untuk mencocokkan rencana awal dengan kondisi aktual sekaligus memastikan hal-hal yang telah dijanjikan tidak kembali terabaikan.
Ia berharap pemerintah dapat mengedepankan keterbukaan, evaluasi menyeluruh, serta pemenuhan kesepakatan sebelum melanjutkan rencana pengembangan kawasan TPA. Menurutnya, kepercayaan masyarakat menjadi faktor penting agar kebijakan pengelolaan sampah dapat diterima dan berjalan tanpa terus memunculkan persoalan sosial.
“Intinya, mari kita kembali pada komitmen awal. Kalau apa yang sudah disepakati benar-benar diwujudkan, masyarakat tentu memiliki dasar untuk kembali percaya terhadap rencana pemerintah,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Seksi (Kasi) Pengembangan dan Kerjasama UPTD TPA Kebon Kongok DLHK Provinsi NTB, M Agusfian meluruskan bahwa yang dilakukan TPA bukan perluasan tetapi pengoptimalisasian ruang yang ada di TPA Kebon Kongok.
Rencana pengoptimalisasian ruang TPA itu pun sudah beberapa kali disosialisasikan yang dilakukan pihak TPA, didampingi Dinas PU, Kades sampai didampingi pihak Dinas Provinsi NTB maupun Kabupaten Lobar, tetapi belum ada titik temu.
Untuk itu hal ini akan dikombinasikan pihak pengelola TPA. Semua lintas sektor akan diajak diskusi, sehingga jika ini sudah maksimal dilakukan, tetapi warga masih saja menolak maka pihaknya tidak berbuat apa-apa lagi. Optimalisasi lahan itu telah dilakukan dua kali, tetapi arealnya sudah penuh sehingga dilakukan optimalisasi ketiga.
Terkait sistem pengelolaan sampah di TPA, pihak TPA tidak melakukan pengelolaan sampah secara open dumping atau pembuangan terbuka yakni metode pembuangan sampah di mana limbah hanya ditumpuk begitu saja di lahan terbuka tanpa adanya proses pengolahan, pelapisan tanah dasar, pengendalian air lindi, maupun pengelolaan gas metana.
Sementara sistem yang diterapkan di TPA saat ini adalah Controlled landfill yakni sistem pengelolaannya sampah yang masuk dipadatkan dan dioverlay dengan tanah agar tidak bau.
Langkah yang dilakukan pihaknya memperpanjang masa pembuangan sampah di TPA, saat ini masih dilakukan pembatasan ritase. Dimana Lombok Barat dan Mataram dibatasi menjadi satu ritase atau satu armada satu kali membuang sampah ke TPA Kebon Kongok.
“Kalau tidak begitu, kita paksakan tumpuk resiko kecelakaan kerja yang tinggi, nanti driver karena Medan sudah terlalu tinggi dan medan licin. Itu yang kita hindari, antispasi dari awal,” terangnya. (her)
