Tanjung (Suara NTB) – Unsur pimpinan DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU), ikut berduka atas meninggalnya Sekretaris DPRD KLU, Raden Eka Asmarahadi, SH., pada Jumat (6/11/2026) lalu. Pimpinan DPRD sekaligus merespons positif langkah cepat Bupati KLU dalam menunjuk Pelaksana Tugas (Plt.) Sekwan, mengingat banyaknya tugas strategis di lingkup Sekretariat DPRD.
“Tentu saya menyampaikan dukacita mendalam atas meninggalnya Sekretaris DPRD Kabupaten Lombok Utara, saya secara pribadi sangat merasa kehilangan. Beliau sosok yang baik dan pribadi yang luar biasa,” ungkap Wakil Ketua II DPRD KLU, I Made Karyasa, S.Pd.H., MM., Sabtu (7/11/2026).
Di tengah suasana duka, Made Karyasa mengapresiasi langkah Pemerintah KLU dalam menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Sekwan sesuai ketentuan. Pasalnya, agenda DPRD Lombok Utara cukup padat baik dalam pembahasan RAPBD 2027 yang perlu dipercepat, maupun agenda legislasi lainnya.
“Penghormatan kepada almarhum tetap kita utamakan. Bersamaan dengan itu, kesinambungan pelayanan harus dijaga. Jangan sampai terjadi kekosongan koordinasi yang menghambat persidangan, pembahasan anggaran, pembentukan Perda, maupun pelayanan administrasi dan keuangan,” tegasnya.
Langkah cepat selanjutnya, kata Karyasa, adalah meminta jajaran Sekretariat DPRD KLU segera memetakan pekerjaan mendesak, memastikan penanggung jawab setiap agenda, serta berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah dan perangkat daerah terkait.
“Yang kita perlukan adalah langkah cepat, tertib, dan sesuai aturan. Penunjukan Plt. harus diikuti kejelasan kewenangan agar seluruh tugas dewan tetap mendapat dukungan yang optimal,” ucapnya.
Karyasa mengakui, kabar meninggalnya Sekwan KLU cukup mengejutkannya. Kendati demikian, setelah mendapat kabar tersebut, pihaknya sudah berkoordinasi dengan unsur Pimpinan DPRD lainnya, untuk segera mengirim surat ke Bupati, karena kekosongan pejabat akibat meninggal dunia.
Kebutuhan pengisiannya adalah untuk kondisi berhalangan tetap sehingga jalur yang tepat ialah Plt. Pimpinan DPRD meminta percepatan kepada Bupati melalui koordinasi dengan Sekda dan BKPSDM KLU, pimpinan DPRD tidak menunjuk sendiri pengganti Sekwan. Penugasannya harus tertulis dan menjelaskan kewenangannya.
“Pedoman Plt./Plh, terdapat dalam SE Kepala BKN Nomor 2/SE/VII/2019 yang tercatat berstatus berlaku. Pastikan kewenangan keuangan tidak terputus. Kita juga meminta Bagian Keuangan (DPRD) bersama BPKAD memeriksa kewenangan penandatanganan SPM, pelaksanaan anggaran, kontrak, dan layanan keuangan lainnya. Jangan menganggap surat penunjukan Plt. otomatis menyelesaikan seluruh kewenangan keuangan; pastikan penetapan dan akses sistemnya sesuai ketentuan pengelolaan keuangan daerah. Baru setelah itu pengisian Sekwan definitif sesuai prosedur,” tandasnya.
Sebelumnya, informasi penunjukan Plt Sekwan KLU, beredar melalui sejumlah platform media di publik Lombok Utara. Bupati KLU, Dr. H. Najmul Akhyar, SH., MH., melalui Surat Perintah No. 800.1.3.1 /730/ BKPSDM /2026, mengeluarkan perintah kepada Adi Wibawa, S.Pt., selaku Pejabat Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, untuk melaksanakan tugas sebagai Plt. Sekretaris DPRD.
“Terhitung mulai tanggal 06 November 2026, selain sebagai Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Utara, juga sebagai Pelaksana Tugas Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Utara,” bunyi surat perintah Bupati KLU. (ari)
