Giri Menang (Suara NTB) – Wakil Bupati Lombok Barat (Wabup Lobar), Hj. Nurul Adha menyambut baik rencana kebijakan alih status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu menjadi Penuh Waktu dan Penuh Waktu menjadi ASN. Namun, Wabup berharap agar Pemerintah Pusat menanggung gaji para pegawai tersebut. Pasalnya, jika dibebankan ke daerah, diakuinya berat dari sisi fiskal daerah.
“Artinya janji pemerintah pusat saya kira pasti itu (direalisasikan) PPPK Paruh Waktu menjadi penuh waktu, penuh waktu menjadi ASN,” kata Umi Nurul Adha, sapaan akrab Wabup Lobar ini dikonfirmasi media, Senin (9/11/2026).
Pihaknya sangat mendukung kalau gaji PPPK maupun ASN ini nantinya ditanggung pemerintah pusat. “Tapi kepastian masuk dalam fiskal kita (tahun 2027) belum,” ujarnya.
Pihaknya menunggu rencana kebijakan itu dalam bentuk aturan atau surat tertulis dari pemerintah pusat. Sejauh ini, pihak Pemkab belum menerima pemberitahuan resmi dari pemerintah pusat. Pihaknya baru sebatas menerima informasi bahwa kebijakan pengalihan status dan gaji PPPK maupun ASN pemerintah pusat bersama DPR telah disepakati.
Termasuk, kata dia, kebijakan anggaran penggajian masuk ke fiskal daerah atau ditanggung pemerintah pusat atau daerah belum diterima pihaknya. “Kalau tidak masuk (ditanggung daerah, red) nah ini yang berat, tetapi kalau kita diberikan DAU-nya, pastinya meringankan kita,” kata Umi.
Sementara itu, Guru SDN 1 Keru Kecamatan Narmada, Mira Budiartika mengatakan, ia berharap bisa menjadi PPPK Penuh Waktu tahun depan. “Kami berharap direalisasikan (alih status PPPK),” harapnya. (her)
