Mataram (Suara NTB) – Hingga Bulan November 2026, tercatat masih ada puluhan ribu atau sekitar 53 ribu anak NTB tidak sekolah. Penyebab utama tingginya angka putus sekolah di NTB disebabkan masalah ekonomi dan masih masifnya tradisi pernikahan dini di provinsi ini.
Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dikpora) NTB, Syamsul Hadi, menjelaskan berdasarkan data dalam Dashboard Dikpora, total anak NTB yang tidak melanjutkan sekolah sekitar 53 ribu anak. Sementara, dalam Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin), total anak yang tidak sekolah sekitar 47 ribu anak.
Untuk memastikan jumlah total anak NTB yang tidak menempuh pendidikan, pihaknya mencoba melakukan verifikasi dan validasi di sejumlah lokasi. Khususnya di 40 desa miskin ekstrem yang saat ini menjadi sasaran Desa Berdaya tahap pertama.
“Kita coba cari anak-anak itu, ternyata memang dari 2 ribu anak yang ada di Desa Berdaya, yang kita temukan hanya seratusan gitu kan. Memang rupanya kemarin itu belum direfresh datanya,” ujarnya, Senin, 9 November 2026.
Secara jumlah, Kabupaten Lombok Timur dikatakan menjadi daerah dengan jumlah anak tidak sekolah tertinggi. Sementara, secara persentase daerah ini tidak masuk dalam persentase tertinggi. Hal ini karena Lotim menjadi daerah dengan penduduk tertinggi di NTB.
Tingginya jumlah anak yang tidak sekolah di Bumi Gora ini menjadi perhatian Pemerintah Provinsi NTB. Salah satu upaya yang coba ditempuh saat ini yaitu dengan membuat sekolah jarak jauh. Sekolah jarak jauh ini dinilai menjadi solusi karena beberapa anak tidak melanjutkan sekolah karena ikut membantu orang tuanya bekerja di ladang yang bisa memakan waktu hingga berbulan-bulan.
“Misalnya, katakanlah di beberapa tempat, mereka itu dipicu oleh misalnya kalau musim panen, mereka pergi, tidak sekolah. Kemudian kadang-kadang tidak jelas apa namanya kelanjutannya, nah sekarang kita ingin mencari membuat solusi pendidikan jarak jauh di beberapa SMA,” bebernya.
“Ada juga yang nanti kita akan membuat kelas khusus mereka yang pergi bekerja di ladang, kita akan dirikan kelas-kelas di situ. Kelas mobil kelas gitu,” katanya.
Pada pekan lalu, Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal menegaskan, penuntasan persoalan anak tidak sekolah harus dimulai dengan memastikan identitas, kondisi keluarga, serta penyebab setiap anak tidak mengakses pendidikan formal, sehingga kebijakan dan program penanganan benar-benar menjawab persoalan di lapangan.
“Kita perlu mengetahui kondisi riil di lapangan. Saat ini kita belum memiliki profil ATS secara utuh. Siapa saja mereka dan mengapa masuk kategori anak tidak sekolah, ini harus kita ketahui,” tegasnya.
Menurutnya, penanganan ATS tidak cukup dilakukan melalui penyediaan akses pendidikan atau program intervensi secara umum. Pemerintah, katanya harus memahami persoalan setiap anak secara spesifik, mulai dari identitas dan latar belakang keluarga hingga faktor yang menyebabkan mereka putus sekolah atau tidak pernah mengenyam pendidikan formal.
Karena itu, Iqbal mendorong uji coba pemutakhiran data berbasis wilayah sasaran (pilot project) di desa-desa Program Desa Berdaya. Posyandu keluarga juga didorong menjadi salah satu simpul pengumpulan dan pemutakhiran data pendidikan, sehingga identifikasi anak tidak sekolah dapat dilakukan lebih dekat dengan keluarga dan lingkungan tempat tinggalnya.
“Memperbaiki data saja akan dapat mengeluarkan kita dari zona merah. Dengan data yang benar, kita akan mengetahui kondisi sebenarnya di lapangan dan bisa menentukan langkah penanganannya,” imbuhnya.
Gubernur juga menekankan penanganan anak tidak sekolah merupakan tanggung jawab bersama. Pemerintah provinsi perlu memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota yang berhadapan langsung dengan masyarakat, serta melibatkan Kementerian Agama dalam menjangkau lembaga pendidikan di bawah kewenangan instansi vertikal tersebut.
Ia mengingatkan bahwa pendidikan merupakan fondasi utama pembangunan daerah. Pembangunan infrastruktur dan berbagai program ekonomi tidak akan memberikan hasil optimal apabila kualitas sumber daya manusia belum diperkuat melalui pendidikan.
“Kalau kita mau melompat dalam pembangunan, tidak ada jalan lain selain pendidikan. Apa pun visi kabupaten/kota, selama pendidikan belum kita perbaiki, akan sulit bagi daerah untuk menggeliat dalam pembangunan,” pungkasnya. (era)
