Praya (Suara NTB) – Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Pemkab Loteng) hingga saat ini menahan sekitar Rp250 juta sumbangan dana rekonstruksi Kampung Adat Sade, Desa Rembitan, Pujut, Loteng. Dana yang bersumber dari sumbangan Wakil Ketua DPR RI, Ir. Hj. Sari Yuliati dan Wakil Gubernur NTB Hj. Indah Dayamanti Putri tersebut masih disimpan untuk sementara waktu. Sembari menunggu waktu yang tepat untuk disalurkan.
“Ini (dana sumbangan) adalah hak masyarakat. Jadi pasti akan disampaikan,” tegas Sekretaris Daerah (Sekda) Loteng H. Lalu Firman Wijaya, S.T.,M.T., kepada Suara NTB, Senin (9/11/2026).
Hanya saja, proses rekontruksi atau membangun ulang itu butuh waktu. Kalau dananya langsung disalurkan, khawatirnya dana tersebut habis di tengah jalan. “Jadi nanti pada waktunya dananya pasti akan kita salurkan,” ujar Firman.
Harapannya, ketika dana sudah diberikan nantinya, masyarakat bisa memanfaatkan dana tersebut secara bijak. Dengan fokus digunakan untuk mendukung proses pembangunan kembali Kampung Adat Sade serta kebutuhan-kebutuhan mendesak. Supaya niat baik pihak yang memberikan sumbangan bisa tersampaikan.
Disinggung proses rekonstruksi Kampung Adat Sade, Firman mengatakan saat ini masih berjalan. Beberapa fasilitas umum seperti masjid, museum dan lainnya sedang berjalan pembangunanya oleh pihak ketika. Begitu juga pembangunan rumah adatnya masih dilakukan oleh warga.
Adapun untuk pembangunan fasilitas keselamatan bangunan yang menjadi tanggung jawab pemerintah, sampai saat ini sedang proses finalisasi desain. Dalam hal ini, sejumlah kementerian dan lembaha terlibat, termasuk pemerintah provinsi dan kabupaten.
Firman menjelaskan, selain karena desaninya masih proses finalisasi, pembangunan fasilitas keselamatan bangunan belum dilakukan karena kondisi di lapangan belum memungkinkan untuk dilakukan pembangunan. Di mana saat ini saat ini warga masih fokus menyelesaikan pembangunan rumah adatnya.
Pembangunan fasilitas keselamatan bangunan oleh pemerintah masih menunggu proses pembangunan rumah adat selesai lebih dulu. “Jaringan fasilitas keselamatan bangunan ini sesuai desainnya akan dibangun di bawah tanah. Jadi untuk pembangunannya menunggu kesiapan kondisi di lapangan dulu,” imbuhnya. (kir)
