Bima (Suara NTB) – Pemerintah Kabupaten Bima menyambut positif rencana pemerintah pusat mengubah status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu menjadi penuh waktu. Kebijakan yang direncanakan mulai diterapkan 1 Januari 2027 dinilai berpotensi mengurangi beban anggaran daerah jika penggajian PPPK dialihkan ke pemerintah pusat.
Pelaksana tugas (Plt) Kepala BKD dan Diklat Kabupaten Bima, Tajuddin mengatakan, kebijakan pengalihan status PPPK Paruh Waktu menjadi Penuh Waktu menjadi kabar baik bagi pemerintah daerah, termasuk bagi Pemkab Bima. Pasalnya, jumlah PPPK Paruh Waktu di mencapai 13.970 orang.
“Kalau dialihkan menjadi pegawai pusat, maka berarti beban APBD berkurang. Ini sangat membantu pemerintah daerah,” ungkapnya pada, Kamis (12/11).
Pemkab Bima sendiri kata dia,mendukung kebijakan pemerintah pusat tersebut, terutama karena perubahan status itu juga berkaitan dengan kesejahteraan aparatur.
Tajuddin menyebut Bupati Bima juga menyampaikan apresiasi terhadap kebijakan pemerintah pusat tersebut. Kebijakan pengangkatan PPPK Paruh Waktu menjadi Penuh Waktu dapat direalisasikan.
“Kami menyambut baik kebijakan pemerintah pusat. Bapak Bupati sangat berterima kasih dan berharap kebijakan ini dilaksanakan,” katanya.
Rencana perubahan status itu mencakup sejumlah profesi, mulai dari guru non-ASN, dosen, petugas pemadam kebakaran, Satpol PP, tenaga kesehatan atau medis, tenaga teknis hingga tenaga pelayanan lainnya.
Secara nasional, berdasarkan data Badan Kepegawaian Negara (BKN) per Juni-Agustus 2026, jumlah PPPK Paruh Waktu tercatat sebanyak 1.204.563 orang atau sekitar 1,22 juta orang.
Untuk Kabupaten Bima, sebanyak 13.970 PPPK Paruh Waktu disebut telah resmi dilantik. Perubahan menjadi PPPK penuh waktu direncanakan dilakukan secara bertahap mulai 1 Januari 2027. (hir)
