Praya (Suara NTB) – Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) NTB bersama Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) NTB menilai implementasi program Puskesmas Inklusif yang dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) masih belum berjalan sesuai harapan. Bahkan dalam pelaksanaannya terkesan masih setengah hati.
Hal itu bisa dilihat dari sejumlah temuaan selama proses evaluasi yang dilakukan Fitra NTB dan NWDI terhadap beberapa puskesmas yang menjadi lokasi pelaksanan program.
Untuk itu, Pemkab Loteng didorong agar lebih serius menjalakan program tersebut. Dorongan ini guna mewujudkan layanan kesehatan yang inklusif bagi semua kalangan di Loteng. Terutama bagi kalangan penyandang disabilitas.
“Langkah Pemkab Loteng menjalankan progran Puskesmas Inklusif itu satu langkah maju. Hanya saja dalam tataran implementasi sejauh ini masih belum sesuai yang diharapkan,” ujar Direktur Fitra NTB, Ramli Ernanda, di Praya, Kamis (12/11/2026).
Ia menjelaskan, beberapa waktu pihak bersama mitra melakukan observasi terhadap salah satu puskesmas dari enam puskesmas yang menjadi percontoohan atau pilot project implementasi program Puskesmas Inklusif yakni Puskemas Pengadang. Dipilihnya Puskesmas Pengadang sebagai sampel untuk observasi karena Puskesmas Pengadang termasuk puskesmas baru yang dibangun.
Harapannya, spesifikasi puskesmas layak difabel yang diatur sesuai Permenkes No. 19 tahun 2024 bisa dipenuhi. Namun, ternyata setelah dilakukan observasi, banyak fasilitas pendukung bagi penyandang disabilitas tidak tersedia. Mulai dari handling, fasilitas parkir khusus hingga penunjuk arah layanan bagi penyandang disabilitas. Padahal dalam Permenkes itu jelas diatur harus tersedia.
Selain itu fasilitas toilet di Puskesmas Pengadang juga masih jauh dari kata ramah difabel. “Di salah satu toilet kita temukan ukuran pintunya kecil dan sempit, tidak memiliki handrel dan pintunya rusak serta tidak ada tombol darurat. Jika digunakan oleh pengguna kursi roda kondisi toilet cukup menyulitkan,” sebutnya.
Ironisnya, di luar toilet memang tertulis toilet disabilitas. Tapi justru lebih terlihat sebagai toilet pada umumnya yang tidak aksesibel atau universal.
Terkait temuan Fitra dan HWDI NTB tersebut Wakil Bupati (Wabup) Loteng Dr. H.M. Nursiah, S.Sos., M.Si.,, Jumat (13/11), mengakui implementasi program Puskesmas Inklusif memang belum menjawab persoalan secara maksimal. Tapi bukan berarti Pemkab Loteng tidak melakukan usaha untuk mencapai target program.
“Apa yang jadi masukan itu jadi bahan evaluasi ke depan untuk memastikan implementasi program bisa maksimal,” ujarnya.
Ia mengatakan penyediaan fasilitas kesehatan ramah disabilitas sudah ada. Tinggal dilaksanakan saja. Dan, itu jadi perhatian Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk dilaksanakan semaksimal mungkin. Hal ini untuk memastikan kalangan disabilitas bisa mengakses layanan kesehatan yang ada. (kir)
