Mataram (Suara NTB) – Setelah memecat Kapolsek Dompu dan dua anggotanya, Polda NTB kini mengusut tindak pidana dugaan persetubuhan yang telah dilakukan tiga pecatan polisi itu. Sebelumnya, ketiganya diduga telah melakukan persetubuhan hingga tahanan berinisial DR hamil.
Kabid Humas Polda NTB, Kombes Pol Mohammad Kholid, Jumat (13/11/2026) mengatakan, pengusutan dugaan persetubuhan yang dilakukan tiga mantan polisi itu dilakukan oleh Ditres PPA-PPO Polda NTB.
“Awalnya dilaporkan ke Polres Dompu tetapi laporannya ditarik ke Polda NTB,” katanya.
Ia pun membenarkan bahwa pengusutan kini berkaitan dengan perkara tindak pidana kekerasan seksual yang diduga dialami oleh tahanan tersebut.
Kholid menegaskan bahwa saat ini pihak kepolisian masih melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi.
Sebelumnya, Bidang Propam Polda NTB menjatuhkan sanksi Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PTDH) terhadap Ipda Sarbani selaku Kapolsek Dompu dan dua orang anggotanya, Aiptu T, dan Brigadir INAW.
Sanksi PTDH itu merupakan hasil dari sidang Kode Etik Profesi Polri (KEPP) pada Senin (9/11/2026). Setelah putusan tersebut, Idpa Sarbani, Aiptu T, dan Brigadir INAW harus menjalani penempatan khusus (patsus) selama 30 hari.
Adapun pasal etik yang dilanggar ketiganya adalah Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, juncto Pasal 5 ayat (1) huruf b dan/ atau huruf c, Pasal 8 huruf c angka 1, 2, dan 3, Pasal 10 ayat (1) huruf f, Pasal 10 ayat (2) huruf d, serta Pasal 13 huruf f Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Berdasarkan fakta-fakta persidangan dan pemeriksaan mendalam, Sarbani terbukti melakukan serangkaian tindakan tercela yang melanggar norma hukum dan etika profesi kepolisian.
Peristiwa tersebut bermula dari dugaan persetubuhan dengan tahanan berinisial DR pada 28 Juli 2026. Kemudian berlanjut pada bulan Agustus melakukan aktivitas mengonsumsi minuman keras di area kantor Polsek Kota Dompu, serta tindakan hubungan badan di luar nikah. Tindakan tidak terpuji tersebut dilakukan di Ruang Unit Reskrim Polsek Dompu.
Selain itu, terungkap pula adanya rencana untuk melakukan pengguguran kandungan terhadap tahanan wanita tersebut.
Lebih lanjut, Aiptu T terbukti terlibat dalam persekongkolan pelanggaran etik, mengonsumsi minuman beralkohol di lingkungan Mapolsek Dompu. Serta membiarkan atau tidak mencegah terjadinya hubungan seksual antara Ipda S dan DR.
Sedangkan Brigadir INAW dinyatakan terbukti melakukan hubungan seksual di luar perkawinan yang sah dengan DR, yang diketahui masih terikat perkawinan secara hukum dan agama. (mit)
